HousingEstate, Jakarta - Pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK merupakan program besar dan serius. Untuk merealisasikan program ini pemerintah akan melibatkan seluruh stakeholder sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya.
“Jadi (program) sejuta rumah ini akan dirinci betul, pemerintah sendiri akan membangun sebanyak 600 ribu unit yang akan diserahkan ke Perumnas khusus untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara sisanya akan dikerjakan oleh kalangan pengembang khususnya untuk yang non MBR,” ujar Sofyan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), kepada housing-estate.com di Jakarta, pekan lalu.
Pemerintah, lanjut Sofyan, akan lebih fokus untuk memberi kemudahan pembayaran uang muka dan bunga KPR rendah melalui skema subsidi maupun fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Untuk itu pemerintah akan memaksimalkan dukungan pendanaannya melalui APBN, BPJS, dan Bapertarum. Selain itu juga dana pinjaman luar negeri melalui World Bank dan ADB yang bunganya murah.
Jusuf Kalla (JK), jelas Sofyan, tidak ingin program sejuta rumah ini hanya menjadi slogan di atas kertas. JK minta agar program ini berjalan dan target sejuta rumah harus bisa dipenuhi. Karena itu selain soal dana pemerintah juga akan mempermudah aturan mengenai pembangunan perumahan. Masalah ini selama ini menjadi penghambat pembangunan rumah murah secara nasional.
“Ini proyek nasional dan semua akan kebagian, nanti dibagi di daerah mana butuh berapa, kesanggupan daerah berapa, kesanggupan pengembang berapa. Kita juga minta masukan apa-apa saja yang mempersulit dan apa yang harus dilakukan untuk mempermudah,” imbuhnya.
Saat ini sudah dilakukan inventarisasi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Realestat Indonesia (REI), dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tentang kebutuhan hunian di setiap kota. Setelah angkanya diperoleh selanjutnya dibagi secara nasional, misalnya Jawa berapa, Sumatera, kawasan timur, dan lain-lain. Prioritasnya adalah daerah-daerah dengan konsentrasi penduduk miskin.
“Pak JK juga berpesan ini harus dilakukan secepatnya, kita sudah siapkan cash program karena ini proyek besar sekali. Pemerintah sudah anggarkan Rp63 triliun untuk satu tahun, itu masih kurang Rp46 triliun, ini yang sedang dibicarakan sama World Bank dan ADB, nanti penyaluran utamanya ke BTN. Memang tidak bisa untung besar, tapi semuanya kebagian,” tandasnya.
