HousingEstate, Jakarta - Rencana menurunkan besaran uang muka dari 5 persen 1 persen untuk pembelian rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tinggal ketuk palu. Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Maurin Sitorus, hal itu sudah dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin presiden sehingga hal ini sudah menjadi suatu kepastian.
“Kalau sudah dibahas di rapat kabinet itu artinya sudah pasti. Tinggal menunggu realisasi dari APBN karena antara pembahasan dengan penentuan anggaran itu butuh proses yang cukup lama. Pemerintah sangat serius untuk mempermudah kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah, makanya program sejuta rumah juga pembahasannya sangat intensif,” ujarnya kepada housing-estate.com di kantor Kemenpupera Jakarta, Kamis (5/3).
Banyak pemerintah daerah (pemda), lanjut Maurin, sangat antusias dan menyambut positif program sejuta rumah. Mereka siap mendukung karena ini merupakan proyek nasional. Bukan hanya pemda, kalangan swasta pun banyak yang menyambut baik dan ingin ikut membangun untuk pekerjanya.
Salah satunya adalah grup usaha Mayapada Group. Mayapada Bank ingin juga menyalurkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sebuah program pembiayaan dari pemerintah untuk menyubsidi bunga sehingga angsuran KPR bisa tetap selama masa kreditnya. Bank Mayapada ingin menyalurkan FLPP untuk kalangan buruhnya.
“Yang lainnya seperti Bapertarum PNS maupun BPJS Ketenagakerjaan, mereka menyetorkan dana untuk pembiayaan perumahan dan itu untuk anggotanya masing-masing. Jadi Bapertarum khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan BPJS khusus untuk tenaga kerja yang menjadi anggotanya. Kalau semua pihak berkontribusi seperti ini tentu kesejahteraan buruh kita akan naik dan akhirnya meningkatkan daya saing kita juga,” tandasnya.
