HousingEstate, Jakarta - Jakarta sebagai Ibukota negara seharusnya menjadi role model dalam pengelolaan wilayah dan kependudukan. Untuk itu unit-unit terkecil dalam pengelolaan wilayah seperti RT (rukun tetangga) dan RW (rukun warga) diperlukan. Nyatanya,  ada sekitar 83 apartemen dan rumah susun (rusun) di Jakarta belum sampai sekarang belum memiliki RT/RW. Akibatnya, pendataan penduduk sulit dilakukan dan rawan terjadinya penyelewengan dokumen kependudukan.

Untuk menertibkan hal itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat, meminta Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta segera melakukan pendataan dan membentuk RT/RW di seluruh apartemen dan rusun Jakarta. “Pokoknya tahun 2015 ini semuanya sudah jelas penghuni apartemen dan rusun itu masuk ke kawasan mana, ini supaya memudahkan pendataan dan menghindari penyelewengan yang bisa terjadi. Saya mau datanya akurat, antara pemilik, penghuni, maupun penyewa semuanya harus jelas,” ujarnya di Balaikota, Jakarta, Senin (8/6).

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Ika Lestari Adji mengatakan, dari 281 apartemen dan rusun di Jakarta yang sudah terbentuk RT dan RW-nya baru sekitar 18 persen. “Sebanyak 172 di antaranya sudah berbentuk badan hukum dan sudah ada perhimpunan penghuni atau PPPRS-nya, ini lagi kita atur untuk pembentukan RT/RW termasuk PPPRS,” katanya.

Ika juga menyebut akan memberikan sanksi tegas bagi pengelola apartemen maupun rusun yang tidak mau didata oleh pemprov, termasuk mengaudit penyediaan fasos-fasumnya. Salah satu yang belum memiliki RT/RW adalah apartemen Kalibata City. Apartemen ini  belum lama ini ramai diberitakan menjadi tempat prostitusi terselubung.