HousingEstate, Jakarta - Hingga akhir tahun ini sektor properti diprediksi belum akan membaik. Kondisi perekonomian nasional dan global dinilai belum mendukung kebangkitan industri properti. Melemahnya mata uang rupiah juga dinilai makin menekan perkembangan sector ini mengingat beberapa komponen dalam industri properti masih menggunakan material impor. Selain itu, menurut Ketua Realestate Indonesia (REI) DKI Jakarta, Amran Nukman, regulasi yang diterapkan pemerintah juga tidak kondusif. Salah satunya ketentuan tentang loan to value (LTV) atau rasio antara nilai kredit dengan nilai aset (agunan).

Untuk rumah di atas 70 m2 bank hanya boleh membiayai maksimal 70 persen sehingga konsumen harus menyediakan uang muka 30 persen. Rasio ini sudah direvisi, maksimal pembiayaan 80 persen atau depe 20 persen. Bank Indonesia (BI) juga melarang penyaluran KPR inden.

“Kalau mau industri properti kembali bergairah, pemerintah harus membuka lagi KPR inden. Skema ini bisa membantu konsumen dan juga bank, konsumen yang dananya terbatas bisa mencicil ke developer, nanti setelah cukup cicilannya dioper dengan KPR dari bank, jadi bank juga sudah ada kepastian untuk memeroleh nasabah,” ujarnya kepada housing-estate.com di Jakarta, Senin (8/6).

Menurut Amran, konsumen properti sebenarnya tidak berkurang. Tapi karena berbagai regulasi itu banyak konsumen menahan diri. Soal LTV, banyak kalangan muda yang baru memulai bisnis dengan membeli ruko tidak bisa lagi membeli rumah. Mereka tidak punya dana cukup untuk membeli properti kedua.

“Jadi kendala yang terjadi di lapangan justru bukan karena pasar tapi karena aturan yang tidak mendukung iklim bisnis ini. Kalau KPR inden dibuka lagi, LTV dilonggarkan, pasar properti pasti bergairah yang pada ujungnya juga memberikan pajak yang besar bagi pemerintah,” imbuhnya.