HousingEstate, Jakarta - Pembangunan infrastruktur membutuhkan pendekatan baru dari konvensional ke infratruktur hijau. Ini diperlukan sebagai nilai tambah dan manfaat lebih baik bagi model pembangunan berkelanjutan (sustainable). Menurut Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Hermanto Dardak, Kemenpupera sudah menginisiasi pengembangan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan (green infrastructure).

“Negara-negara di dunia sudah mendorong prinsip keberlanjutan sebagai backbone pembangunan. Hal ini karena tantangannya makin meningkat seperti keterbatasan sumber daya, meningkatnya kebutuhan energi, urbanisasi, polusi, kebutuhan mobilitas, dan sebagainya,” ujar Hermanto saat berbicara pada diskusi  Enchanting State Owned Enterprise Role in Green Infrastructure di Jakarta, pekan ini.

Tantangan yang dihadapi di bidang infrastruktur di masa mendatang adalah bagaimana menyediakan infrastruktur handal, ramah lingkungan, aman, dan berkelanjutan secara pembiayaan. Menurut Harmanto, pengembangan infrastruktur hijau diterapkan melalui delapan atribut kota hijau (green city) menjadi kota cerdas (smart city) dengan memanfaatkan teknologi di setiap elemen.

Delapan atribut tersebut yaitu smart development planning, smart green open space, smart transportation, smart waste management, smart water management, smart building, smart energy, dan smart community. Kemenpupera telah menginisiasi program pengembangan kota hijau (P2KH) sejak tahun 2011 dengan melibatkan 112 kota/kabupaten sebagai perwujudan kota hijau menuju kota cerdas.

“Salah satu contohnya adalah pengembangan Kanal Banjir Timur (KBT) sebagai showcase green infrastructure dengan penanaman pohon di sepanjang jalan nasional untuk mengurangi emisi karbon. Juga pemanfaatan pre cast untuk pembangunan jalan layang dan jembatan, penggunaan road rating system di underpass Dewa Ruci, penggunaan recycling asphalt, dan penerapan smart building di gedung utama Kemenpupera,” jelas Hermanto.