HousingEstate, Jakarta - Janji pemerintah memberi kemudahan perizinan kepada pengembang rumah murah mulai terwujud. Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memangkas 139 peraturan daerah (Perda) produk pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemkot) yang dikategorikan menghambat perizinan pembangunan rumah murah. Deregulasi ini diharapkan mempercepat program pembangunan sejuta rumah.

“Kita proaktif membuang segala hambatan yang menjadi ganjalan program sejuta rumah. Rencananya akan diadakan pertemuan rutin para kepala daerah di Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, diteruskan rapat teknis dengan instansi terkait,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (12/6).

Tjahjo mengatakan untuk mewujudkan program pembangunan sejuta rumah penyaluran anggaran pembangunan ke daerah-daerah akan disertai syarat adanya komitmen Bupati/Walikota terhadap program tersebut. Salah satunya dana penyertaan Rp100 miliar per tahun untuk stimulus pembangunan di daerah.

“Dana otonomi khusus (otsus) Papua yang penduduknya 4 juta jiwa mencapai Rp35 triliun. Gubernurnya sudah setuju 20 persen dana itu untuk sektor perumahan, ini karena satu rumah di Papua bisa dihuni oleh 4-5 kepala keluarga. Jadi kalau mau dana otsusnya tetap dia harus anggarkan untuk perumahan,” lanjutnya.

Mendagri menghimbau pengembang lebih bersemangat membangun rumah murah karena pemerintah akan memfasilitasi dan mempermudah seluruh prosesnya. Pengembang jangan hanya membangun perumahan mewah tapi harus menyediakan juga perumahan rakyat. BTN yang fokus pada pembiayaan rumah murah juga diperkuat. Selain itu ia menyoroti pembangunan pemakaman mewah di Karawang yang dinilainya tidak benar.  “Itu harus dikoreksi, masa yang dikubur di situ harus orang kaya, sementara masyarakat sekitar mengubur keluarganya harus keluar jauh,” tandasnya.