HousingEstate, Jakarta - Cara pembayaran akan menjadi perhatian serius kalangan pengembang dalam memasarkan proyeknya. Ini buntut dari keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/10/PBI/2015 tentang Rasio Loan to Value atau Rasio Financing to Value untuk Kredit Properti.

Sesuai peraturan ini KPR inden yang diberikan bank disertai syarat jaminan dari pengembang senilai nilai kredit yang diberikan. Bila nilai KPR-nya Rp400 juta jaminannya juga senilai itu. Jaminan bisa berupa  letter of credit (LC), deposito, atau bank garansi. KPR dari bank itu juga tidak langsung cair, tapi menungu rumahnya selesai dibangun. Demikian juga dengan jaminan, dapat ditarik setelah bangunannya selesai.

Menurut Hyronimus Yohanes, GM Marketing PT Hasana Damai Putra, pengembang Kota Harapan Indah (KHI/2.200 ha), Bekasi, Jawa Barat, akibat peraturan ini bakal banyak yang menawarkan cara pembayaran bertahap (installment) kepada developer. Opsi ini sudah banyak diterapkan di beberapa perumahan menengah dan menengah atas. Angsurannya rata-rata 24 – 36 kali, bahkan ada yang menawarkan hingga 60 kali (5 tahun). KHI, beberapa proyek kota baru di Serpong, Tangerang,  Sumarecon Bekasi, dan beberapa hunian menengah atas lain sudah menerapkan opsi ini sejak dua tahun lalu, jauh sebelum keluarnya PBI. “Terus terang kami tidak terlalu terpengaruh dengan peraturan BI itu karena sebagian besar konsumen KHI membayar dengan cicilan bertahap,” katanya.

KHI menawarkan angsuran bertahap 36 kali dan uang muka juga dapat dicicil. Cara pembayaran ini berlaku untuk pembelian rumah di semua cluster, termasuk Samata, cluster terbaru yang dibanrol mulai Rp1,1 miliar. Bintaro Jaya (2.700 ha), Pondok Aren, Tangerang Selatan, belakangan menawarkan cicilan bertahap 48 kali untuk pembelian rumah di cluster Discovery Aluvia.

Hyronimus mengakui opsi pembayaran bertahap kepada pengembang ini penerapannya terbatas di perumahan menengah atas. Di perumahan menengah yang segmen konsumennya berpendapatan terbatas sulit diterapkan. Mereka akan memilih KPR dengan jangka waktu kredit panjang 10-15 tahun agar angsurannya lebih kecil. Karena itu, menurut Hyronimus, yang paling terpukul dengan dengan kebijakan BI ini pengembang perumahan menengah.  “Pengembang menengah atas bukannya tidak terpengaruh tapi dampaknya tidak sebesar pengembang menengah. Pengembang papan atas juga punya kapital dan akses terhadap modal, tidak harus pinjam bank,” imbuhnya.