HousingEstate, Jakarta - Untuk mendukung percepatan pengembangan proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah, dibutuhkan kesiapan seluruh stakeholder khususnya di bidang konstruksi terkait mata rantai pasokan material maupun peralatan konstruksi. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), menganggarkan lebih dari Rp81 triliun untuk belanja modal proyek infrastruktur 2016.
“Estimasi kami dengan anggaran ini, dibutuhkan material dan peralatan konstruksi seperti semen mencapai 5,4 juta ton, baja 1,7 juta ton, aspal minyak 924,9 ribu ton, beton pracetak dan prategang 5,4 juta ton, dan dukungan alat berat sebanyak 10.500 unit,” ujar Yusid Toyib, Dirjen Bina Konstruksi Kemenpupera, saat berbicara di hadapan stakeholder konstruksi seluruh Indonesia di Jakarta, pekan ini.
Besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pengembangan proyek infrastruktur ini juga menjadi momentum yang baik untuk mencari temuan-temuan maupun permasalahan yang akan mengganggu proses pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa segera dipecahkan. Karena itu dibutuhkan kerja sama semua pihak khususnya stakeholder konstruksi mulai dari pemerintah selaku regulator, pemasok, pengusaha, penyedia jasa, pengguna jasa, dan lainnya.
“Dibutuhkan dukungan teknologi penyelenggaraan konstruksi dan sumber daya konstruksi yang andal untuk itu dibutuhkan SDM, kontraktor, supplier, peralatan, harus sudah siap. Ini juga untuk menjamin seluruh program pembangunan bisa selesai dan terealisasi dengan baik secara kualitas maupun kuantitas,” imbuhnya.
