HousingEstate, Jakarta - Perkotaan menjadi masalah rumit yang memerlukan pemikiran serius semua pihak. Hal ini dipicu oleh urbanisasi yang sangat deras dan tren ini sulit dihindari. Saat ini 54 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan terutama di Pulau Jawa. Sementara luas perkotaan di Jawa hanya sekitar 7 persen dari seluruh luas Indonesia.

Menurut Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Lana Winayanti, urbanisasi merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu mobilitas penduduk ini harus dikelola dengan baik bila tidak ingin muncul masalah-masalah sosial di perkotaan.

“Kalau tidak dikelola dapat dipastikan penduduk perkotaan akan kekurangan infrastruktur dasar yang memadai seperti banyaknya pemukiman kumuh, kualitas lingkungan menurun, kemacetan semakin parah, kualitas udara semakin buruk, dan lain-lain,” ujar Lana di acara diskusi National Urban Policies di Sanur, Bali, Selasa (10/5).

Indonesia dipercaya untuk menjalankan peran strategis untuk mendorong tercapainya kesepakatan agenda baru perkotaan (new urban agenda/NUA) yang nantinya akan ditetapkan dalam Sidang Habitat III di Quito, Ekuador, pada 17-20 Oktober 2016. NUA merupakan komitmen negara-negara di dunia untuk mewujudkan perumahan dan pembangunan perkotaan yang lebih berkelanjutan (sustainability city).

Habitat III merupakan agenda dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merumuskan isu-isu perkotaan di belahan dunia. Majelis Umum PBB telah mengeluarkan Resolusi 67/216 yang memutuskan untuk membentuk Komite Persiapan (PrepCom) yang akan terbuka bagi seluruh negara anggota PBB. PrepCom sudah diselenggarakan sejak tahun 2014 lalu di New York, Nairobi, dan tahun ini di Surabaya pada 25-27 Juli 2016 yang akan dihadiri 193 negara.

“Pertemuan ini akan menggali masukan dan perspektif dari berbagai negara mengenai isu-isu kunci urbanisasi dan beragam permasalahannya. NUA bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk memiliki kebijakan perkotaan nasional yang selama ini belum bisa diselesaikan, minimal untuk  mewujudkan perumahan dan pelayanan dasar perkotaan,” imbuh Lana.