HousingEstate, Jakarta - Wacana untuk menjadikan Perum Perumnas sebagai penyedia perumahan nasional (national housing provider) sudah cukup lama bergulir. Menurut Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto, pihaknya siap apabila ditunjuk sebagai BUMN penyediak perumahan nasioanal khususnya bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Sudah cukup lama kami melakukan kajian hingga perhitungan rencana bisnis bila kami dikembalikan ke khittah sebagai penyedia perumahan. Bahkan untuk negara sebesar Indonesia memang sudah seharusnya memiliki national housing provider untuk memenuhi hunian kalangan MBR,” ujar Himawan kepada housing-estate.com di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Himawan, penugasan kepada Perumnas bergantung pada political will (kemauan politik) pemerintah. Pada dekade 1980-an pemerintah memberi dukungan penuh sehingga Perumnas dapat berperan optimal dengan mengembangkan kawasan-kawasan baru yang menjadi embrio terbentuknya kota, seperti Depok dan Bekasi. Penguatan peran Perumnas sangat dimungkinkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 83/2015.

PP ini mengatur lebih rinci peran Perumnas sebagai institusi utama penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman. Selain itu Perumnas juga dijadikan semacam estate management untuk mengelola rumah susun (rusun), pengelola landbank, hingga off  taker untuk membeli rumah yang dibangun oleh pengembang lain. Himawan menyatakan bila pemerintah mendukung penuh pihaknya berani menjanjikan pembangunan perumahan akan berlipat delapan kali dari target sekarang.

“Tahun 2015 kami membangun 25 ribu unit, kalau pemerintah memberi dukungan kami bisa membangun hingga 200 ribu unit hingga tahun 2019 mendatang. Syaratnya pemerintah harus menyiapkan skema pembiayaan dan lahan,” imbuhnya.