HousingEstate, Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat periode 1993-1998 Akbar Tanjung sedikit bercerita mengenai situasi perumahan di Indonesia. Menurutnya, fokus pemerintah di bidang perumahan itu sejak dulu memang sudah menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Menteri Perumahan zaman saya tidak punya wewenang operasional dan dia hanya bisa mengeluarkan kebijakan. Makanya menterinya harus aktif mendorong kalangan pengembang dan juga memberikan pemahaman kepada kepala-kepala daerah mengenai masalah perumahan,” kata Akbar di acara halal bi halal yang diselenggarakan asosiasi Realestat Indonesia (REI) di Jakarta, pekan ini.

Terkait program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah Akbar menyebut itu bukan hal yang mustahil. Akbar menceritakan pada saat menjabat Menpera pemerintah pernah meresmikan rumah sederhana 100 ribu unit. Rumah sebanyak itu terwujud dukungan kerjasama pengembang, Perumnas, pemerintah daerah, dan pihak lainnya. Peresmiannya dilakukan Presiden Soeharto bersamaan dengan perayaan 50 tahun Indonesia merdeka  tahun 1995. Menurutnya, dengan jumlah pengembang kian banyak serta kemampuan pendanaan dari pemerintah dan bisa digali dari instrumen lainnya, pembangunan perumahan seharusnya bisa diwujudkan dengan lebih mudah.

“Makanya saya cukup optimistis dengan program perumahan saat ini dan juga respon dari sektor swasta. Termasuk dengan sudah dicanangkannya pengembangan Kota Baru Maja di Lebak, Banten. Proyek Kota Baru Maja ini peletakan dasarnya dari zaman saya jadi menteri, sekarang akhirnya jalan juga,” pungkasnya.