HousingEstate, Jakarta - Pusat Pengelolaan Dana dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) meluncurkan e-FLPP untuk menyukseskan program quick wins Kemenpupera. FLPP atau fasilitas likuditas pembiayaan perumahan adalah program KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui  fasilitas ini konsumen dapat membeli rumah bersubsidi dengan KPR berbunga murah 5 persen.

Menurut Direktur Utama PPDPP Budi Hartono, e-FLPP ini merupakan hasil pengembangan sistem informasi menajemen untuk mempermudah dan mempercepat alur proses pencairan dana FLPP dari bank pelaksana. Sebelumnya verifikasi data kalangan MBR dilakukan secara manual yang rentan human error dalam waktu 7 hari.

“Pengembangan e-FLPP akan mempercepat proses verifikasi menjadi tiga hari. Perangkat ini memperkecil faktor human error karena kalau datanya tidak sama dengan yang sudah masuk  sistem maka mekanisme sistemnya akan menolak,” ujarnya kepada housing-estate.com di Jakarta, Rabu (3/8).

PPDPP merupakan bentuk baru dari Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) yang didirikan untuk mengelola dan menyalurkan dana FLPP. Sejak didirikan enam tahun lalu lembaga ini  hingga Juni 2016  sudah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp23,2 triliun untuk 444.605 unit rumah.

Untuk penyaluran KPR FLPP lembaga ini menjalin kerja sama dengan 24 bank. Paling dominan Bank BTN. Hingga Juni 2016 Bank BTN menyalurkan KPR FLPP sebanyak 423.962 unit (95,35 persen). Selanjutnya Bank BRI Syariah 7.462 unit (1,68 persen), dan Bank BNI sebanyak 4.283 unit (0,96 persen).

Berdasar wilayah sebaran, KPR FLPP paling banyak terserap di Jawa Barat sebanyak 172.212 unit (38,73 persen), Banten 47.173 unit (10,61 persen), Jawa Timur 30.428 unit (6,84 persen), Kalimantan Selatan 27.858 unit (6,26 persen), dan Jawa Tengah 24.962 unit (5,61 persen).

“Dana FLPP dikucurkan dari APBN sejak tahun 2010 dan merupakan dana investasi pemerintah yang harus dikelola secara profesional. FLPP berbeda dengan subsidi selisih bunga yang masuk kategori pembiayaan, FLPP merupakan dana bergulir yang pada saatnya nanti menjadi dana mandiri sehingga tidak lagi membebani APBN. Hingga saat ini dana yang sudah kembali dari cicilan masyarakat mencapai Rp4 triliun,” imbuhnya.