HousingEstate, Jakarta - Pemerintah mengeluarkan berbagai skema program KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses perumahan. Program utamanya yaitu KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang membuat bunga KPR tetap hanya 5 persen selama tenor kreditnya. Program ini merupakan program bergulir dengan porsi dana 90 persen dari pemerintah dan 10 persen dari perbankan.
Selain program ini ada juga program subsidi selisih bunga (SSB) yang memberikan subsidi untuk selisih bunga pasar sehingga kalangan MBR tetap bisa menikmati bunga ringan 5 persen. Untuk awal tahun 2017 ini, menurut Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Maurin Sitorus, masyarakat bisa memanfaatkan program SSB terlebih dahulu dibandingkan KPR FLPP.
“Ini berdasarkan hasil rapat di Kantor Wakil Presiden, arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyalurkan skema SSB ini supaya lebih cepat bisa dimanfaatkan masyarakat. Nanti konversi dari FLPP ke SSB ini didasarkan pada UU APBN Perubahan 2017,” ujarnya di Jakarta, Kamis (19/1).
Masyarakat juga bisa memanfaatkan program bantuan perumahan lainnya seperti bantuan uang muka (BUM) untuk pembelian rumah tapak bersubsidi yang besarannya mencapai Rp4 juta. Maurin menjamin, anggaran KPR FLPP akan tersedia untuk membiayai sebanyak 120 ribu unit rumah ditambah dengan program SSB yang akan cukup untuk 225 ribu unit rumah.
Pemerintah juga telah menyediakan anggaran untuk program bantuann prasarana dan sarana umum (PSU) untuk perumahan bersubsidi sebanyak 14 ribu unit. Bantuan ini diberikan untuk kalangan pengembang yang membangun rumah murah sehingga bisa menjual produknya dengan harga yang lebih murah lagi.
“Intinya sekarang masyarakat sudah bisa memanfaatkan program SSB jadi tidak ada alasan lagi proses KPR-nya ditolak. Tapi tentu kita berharap KPR FLPP dulu yang bisa dimaksimalkan supaya beban fiskal negara tidak terlalu berat karena sifat SSB ini hangus tidak seperti FLPP yang merupakan dana bergulir,” pungkasnya.
