Butuh Rp5 Triliun Untuk Sertipikasi Tanah

Sertipikasi tanah menjadi program Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga delapan tahun ke depan. Ini dijadikan prioritas karena secara nasional tanah yang sudah bersertipikat baru sekitar 45 persen. Bila tidak ada percepatan dibutuhkan 100 tahu untuk menyelesaikannya. Tahun ini Kementrian ATR/BPN akan melakukan sertipikasi 5 juta bidang tanah dengan biaya Rp5 triliun. Targetnya pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dan terpetakan sehingga bisa dilakukan proses sertipikat.

“Tapi program ini membutuhkan effort cukup besar dan biaya yang tidak sedikit, makanya dibutuhkan persiapan dan pendanaan yang matang,” ujar Sofyan Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN, dalam siaran pers yang diterbitkan di Jakarta, Selasa (14/3).

Untuk mewujudkan target BPN memperkenalkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendekatannya dilakukan pada setiap desa, kabupaten, dan kota sehingga seluruh kawasan bisa terpetakan dengan single piece of land . Pemetaan dan pemberian nomor induk pada setiap bidang tanah itu akan memudahkan proses penyertipikatan.

Khusus bagi masyarakat miskin sertipikai tanah ini gratis dengan dukungan dana dari APBN.  Sofyan meminta perbankan membantu proses pembiayaannya karena dana dari APBN diperkirakan tidak mencukupi.  “Kami sudah melakukan MOU dengan perbankan, jadi pensertifikatannya nanti di-charge ke nasabah. Bisa juga dibayarkan bank melalui program CSR,” imbuhnya.