HousingEstate, Jakarta - Perumahan merupakan salah satu masalah serius di Jakarta selain transportasi dan pengangguran. Karena itu perumahan menjadi program prioritas pasangan calon (paslon) gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan/Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Purnama/Djarot Saiful Hidayat. Pasangan Anies/Sandi menawarkan program perumahan dengan depe nol persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sejumlah kalangan meragukan realisasi program itu termasuk soal pengembangan rumah murah di Jakarta.
Dalam situs resmi paslon Anies/Sandi yang dikutip housing-estate.com, Kamis (6/4), keraguan itu mendapat penjelasan cukup detil. Hunian yang akan dibangun di Jakarta bila paslon ini terpilih adalah rumah susun (rusun) seharga tidak lebih dari Rp350 juta untuk pekerja bergaji maksimal Rp7 juta/bulan. Bila uang mukanya 15 persen dana yang harus dibayar konsumen sebesar Rp53 juta. DP ini tidak dihapus tapi ditalangi Pemprov DKI yang akan dilunasi konsumen dengan cara mencicil. Untuk itu konsumen harus menabung lebih dulu sebesar Rp2,3 juta/bulan selama 6 bulan untuk menunjukkan kemampuannya mencicil.
Bagi kelompok pekerja informal tetap bisa mengikuti program ini dengan melampirkan bukti penghasilan yang ditandatangani lurah. Bila lolos penilaian konsumen mencicil Rp2,3 juta selama 20 tahun dengan bunga subsidi dari pemerintah pusat melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar 5 persen.
Dana talangan itu tidak mengganggu APBD DKI karena persentasenya kecil. Bila yang ditalangi 50 ribu unit nilainya Rp2,7 triliun, hanya 4 persen dari APBD DKI saat ini. Kebutuhan hunian di Jakarta diperkirakan sebesar 300 ribu unit sehingga dengan disediakan 50 ribu unit/tahun defisit perumahan itu dalam 5 tahun dapat teratasi 83 persen.
Pembangunan rusun memanfaatkan aset milim Pemprov DKI selain tanah-tanah terlantar. Prioritas pengembangannya di lokasi-lokasi padat aktivitas seperti pasar dan stasiun. Pengembangannya bisa dengan berbagai opsi, misalnya skema BOT (built, operate and transfer) dan opsi-opsi lainnya. Untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet akan ada pihak yang menjamin, misalnya Askrindo atau Jamkrindo. Pemprov akan membayar premi penjaminan sehingga pihak perbankan lebih aman.
Alternatif lainnya membentuk Badan Layanan Umum (BLU) pengelolaan perumahan rakyat Pemprov DKI Jakarta yang bertugas mengelola perumahan yang pengadaannya dilakukan oleh pemprov. BLU mengelola unit yang hendak dijual atau dialihkan dan fungsi-fungsi teknis lainnya. Untuk merangsang pengembang membangun rusun seharga Rp350 juta Pemprov akan memberikan berbagai insentif.
