HousingEstate, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) terus memperbanyak pembangunan hunian untuk masyarakat bawah maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain berbagai program bantuan untuk kepemilikan rumah, Kemenpupera juga membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai alternatif tempat tinggal masyarakat bawah yang daya belinya sangat rendah dengan menyewa.
“Target pembangunan sejuta rumah bukan hanya menyasar kepemilikan rumah bagi kalangan MBR tapi juga menyediakan hunian bagi masyarakat bawah sehingga ujungnya mengurangi ketimpangan hunian (backlog) juga. Masyarakat yang tidak memiliki akses untuk memiliki rumah bisa tinggal di rusunawa dengan sistem sewa,” ujar Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera saat rapat percepatan penghunian dan aset rusunawa di Semarang, Jumat (28/4).
Kemenpupera membangun konsep rusunawa ini sejak tahun 2015 lalu untuk juga mendukung program 1 juta rumah. Masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak dan penghasilannya juga belum mencukupi untuk mencicil rumah bisa menempati rusunawa yang dibangun pemerintah dengan harga yang sangat murah karena disubsidi.
Untuk di Semarang sendiri, jelas Syarif, sejak tahun 2015 dan 2016 telah terbangun sebanyak lebih dari 150 twin block (TB) rusunawa. Sebanyak 15 TB untuk kalangan MBR, 12,5 TB untuk Polri, 33 TB untuk mahasiswa, dan 82 TB untuk pondok pesantren. Pada tahun 2017 ini di Jawa Tengah (Jateng) akan dibangun lagi masing-masing 7 TB di Semarang, Wonosobo, Surakarta, Magelang, dan Kabupaten Semarang.
“Total Kemenpupara akan membangun lebih dari 12.760 unit rumah susun dengan anggaran lebih dari Rp4,75 triliun. Selain itu di Jateng juga ada 34,5 TB yang sudah tidak layak huni sehingga akan kita revitalisasi. Nantinya hunian ini akan digunakan untuk buruh, PNS, anggota Polri/TNI, mahasiswa, santri pondok pesantren, dan lainnya,” imbuhnya.
