Senin, Januari 26, 2026
HomeBerita PropertiTahun Ini Kemenpupera Bangun 13.500 Rusun Umum, Yang Punya Tanah Boleh...

Tahun Ini Kemenpupera Bangun 13.500 Rusun Umum, Yang Punya Tanah Boleh Mengusulkan

Salah satu program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) untuk mempercepat ketersediaan hunian adalah membangun rumah susun (rusun) di berbagai daerah yang kebutuhan huniannya tinggi, misalnya untuk pegawai negeri sipil (PNS), mahasiswa-santri, TNI-Polri, nelayan dan lain sebagainya.

Menurut Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera Khalawi Abdul Hamid, tahun ini Kemenpupera akan membangun 13.500 unit rusun di berbagai daerah dengan anggaran Rp5,78 triliun. “Agak terlambat proses lelangnya karena ada Peraturan Menteri (Permen) baru. Jadi baru dimulai Februari, masuk kontrak April, progresnya sampai saat ini baru 10 persen,” katanya kepada housing-estate.com di acara peresmian rusun orang lanjut usia (lansia) Yayasan Ria Pembangunan di Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (24/4/2018).

Selain Permen baru, ada juga perubahan revisi anggaran yang mengubah pos pembangunan rusun itu menjadi belanja barang dari sebelumnya belanja modal. Hal ini dikarenakan rusun akan menjadi aset pemilik tanah sehingga sifat anggarannya pun diubah.

Kemenpupera hanya membangun rusun berdasarkan usulan, sedangkan tanahnya disediakan pemilik tanah baik instansi pemerintah, pemda, asosiasi, yayasan maupun yang lain yang mengusulkan. Nanti setelah rusun terbangun, Kemenpupera menghibahkannya kepada pengusul.

Karena itu Kemenpupera sebelumnya juga memastikan dulu lahan yang akan dibangun rusun sudah clear and clean, sehingga tidak ada konflik sesudahnya. Hal lainnya, harus ada kepastian siapa yang akan mengelola rusun termasuk jaminan pembiayaan untuk maintenance-nya. Ini juga membuat prosesnya agak lama.

Namun dengan berbagai kendala itu, Khalawi tetap optimis program pembangunan rusun ini akan mencapai 40 persen pada triwulan kedua 2018.

“Dengan program pembangunan rusun ini kami ingin mendorong maksimalisasi fungsi lahan khususnya di daerah-daerah yang padat. Kami juga mengajak pemerintah daerah terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait cara hidup di rusun. Jadi nanti hunian di kota itu tidak perlu semuanya dimiliki, di kawasan-kawasan yang padat bisa sewa saja,” katanya.

Berita Terkait

Ekonomi

Pemerintah Tetap Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh 5,4 Persen, Bahkan Bisa Lebih Tinggi

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan,...

IMF: Ekonomi RI 2025 Hanya Akan Tumbuh 5 Persen

Dana Moneter Internasional (IMF) menilai, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan...

Modal Asing Masih Terus Keluar, Tapi Rupiah Kembali Menguat

Pekan lalu nilai tukar rupiah sempat mendekati Rp17.000 per...

Berita Terkini