Senin, Maret 16, 2026
HomeBerita PropertiTahun Ini Kemenpupera Bangun 13.500 Rusun Umum, Yang Punya Tanah Boleh...

Tahun Ini Kemenpupera Bangun 13.500 Rusun Umum, Yang Punya Tanah Boleh Mengusulkan

Salah satu program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) untuk mempercepat ketersediaan hunian adalah membangun rumah susun (rusun) di berbagai daerah yang kebutuhan huniannya tinggi, misalnya untuk pegawai negeri sipil (PNS), mahasiswa-santri, TNI-Polri, nelayan dan lain sebagainya.

Menurut Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera Khalawi Abdul Hamid, tahun ini Kemenpupera akan membangun 13.500 unit rusun di berbagai daerah dengan anggaran Rp5,78 triliun. “Agak terlambat proses lelangnya karena ada Peraturan Menteri (Permen) baru. Jadi baru dimulai Februari, masuk kontrak April, progresnya sampai saat ini baru 10 persen,” katanya kepada housing-estate.com di acara peresmian rusun orang lanjut usia (lansia) Yayasan Ria Pembangunan di Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (24/4/2018).

Selain Permen baru, ada juga perubahan revisi anggaran yang mengubah pos pembangunan rusun itu menjadi belanja barang dari sebelumnya belanja modal. Hal ini dikarenakan rusun akan menjadi aset pemilik tanah sehingga sifat anggarannya pun diubah.

Kemenpupera hanya membangun rusun berdasarkan usulan, sedangkan tanahnya disediakan pemilik tanah baik instansi pemerintah, pemda, asosiasi, yayasan maupun yang lain yang mengusulkan. Nanti setelah rusun terbangun, Kemenpupera menghibahkannya kepada pengusul.

Karena itu Kemenpupera sebelumnya juga memastikan dulu lahan yang akan dibangun rusun sudah clear and clean, sehingga tidak ada konflik sesudahnya. Hal lainnya, harus ada kepastian siapa yang akan mengelola rusun termasuk jaminan pembiayaan untuk maintenance-nya. Ini juga membuat prosesnya agak lama.

Namun dengan berbagai kendala itu, Khalawi tetap optimis program pembangunan rusun ini akan mencapai 40 persen pada triwulan kedua 2018.

“Dengan program pembangunan rusun ini kami ingin mendorong maksimalisasi fungsi lahan khususnya di daerah-daerah yang padat. Kami juga mengajak pemerintah daerah terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait cara hidup di rusun. Jadi nanti hunian di kota itu tidak perlu semuanya dimiliki, di kawasan-kawasan yang padat bisa sewa saja,” katanya.

Berita Terkait

Ekonomi

Konflik Timur Tengah, RI Berpotensi Kehilangan 5.500 Wisman dan Devisa Rp184,8 Miliar Per Hari

Sektor pariwisata telah membuktikan perannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi...

Presiden: Pemerintah Berupaya Menjaga Defisit APBN Tidak Bertambah

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran kabinetnya agar mewaspadai dinamika...

Jumlah Pemudik Lebaran 2026 Diperkirakan Menurun

Pemerintah terus menyempurnakan penyelenggaraan arus mudik dan balik Idulfitri...

Berita Terkini