HousingEstate, Jakarta - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) mengadakan konggres atau musyawarah nasional yang pertama di The Sultan Hotel & Resideces, Jl Jend. Gatot Subroto, Jakarta, tanggal 18-19 Desember 2019.  Organisani developer yang baru berusia satu tahun ini  akan memilih ketua umum beserta pengurusnya untuk masa jabatan empat tahun ke depan (2019-2023). “Calon Ketua Umumnya tunggal, Bapak Harry Endang Kawidjaja,” kata Nurhadi, Ketua Panitia Kongres.

Kongres akan di hadiri oleh para pengurus DPD HIMPERRA dari 30 Propinsi di seluruh Indonesia yang hingga saat ini beranggotakan 1,700 perusahaan.

Di sela-sela acara kongres HIMPERRA juga akan memberikan 3 (tiga) unit rumah gratis yang akan diterima langsung oleh Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPRA) yang nantinya akan disalurkan oleh Kantor Kementerian PUPR kepada mereka yang berhak menerimanya. Disamping itu HIMERRA juga memberikan bantuan untuk para korban bencana alam yang disakurkan lewat Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Empat usulan ke Pemerintah

Pada saat kongres panitia juga menyelenggarakan seminar perumahan nasional dengan tema “Melanjutkan Penyelenggaraan Program Sejuta Untuk Rakyat Menuju Indonesia Maju”. “Sebagai asosiasi pelaku pembangunan perumahan, kami tentu berkewajiban untuk mengusulkan beberapa hal terkait solusi dan inovasi yang bisa dilakukan dan patut menjadi pertimbangan pemerintah atau lembaga terkait. Agar program sejuta rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional berkelanjutan dan berjalan dengan baik,” ungkap Harry Endang Kawidjaja, Ketua umum DPP HIMPERRA (2018-2019), kepada sejumlah awak media di Jakarta,17/12.

Pertama, HIMPERRA mengusulkan pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) untuk program subsidi perumahan bagi anggotanya. Selama ini, sekitar 70 persen pembeli rumah subsidi skema KPR FLPP yang dananya berasal dari pemerintah (APBN) itu adalah anggota BPJS-TK. “Nah, jika 70 persen dari anggotanya itu bisa memanfaatkan dana program perumahan BPJS-TK, tentu akan lebih banyak lagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa memiliki rumah subsidi. Misalnya  tahun depan ada 100 ribu unit KPR FLPP, maka bila 70 persennya di-cover BPJS-TK maka akan  ada tambahan 70 ribu unit lagi. Atau total 170 ribu unit. Soal mekanisme pendanaan, bisa saja lewat reimburse perbankan,” usul Endang.

Kedua, peningkatan pembanguan rumah baru program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berbasis komunitas. Himperra mengusulkan, bagi kelompok sasaran Upah Minimun Rendah (UMR) di bawah Rp 2 juta, maka dengan proram BSPS ini lahannya adalah tanggung jawab MBR yang pembeliannya lewat perbankan. Sedangkan bangunan rumahnya dibantu oleh pemerintah. Dengan program BSPS ini ada potensi 21-30 ribu unit rumah  berbasis komunitas.

“Di Kendal, Jawa Tengah misalnya sudah jalan. Kerjasama komunitas, perguruan tinggi, pemerintah daerah dan perbankan,” terang Endang

Ketiga, lewat mekanisme APBN-Perubahan. “Tentunya hal itu sangat tergantung pada ketersedian dana pemerintah. Berapa kekurangan dana dan berapa kesanggupan pemerintah. Belum terbaca dari sekarang,” tambahnya.

Keempat, Himperra mengusulkan pemerintah memindahkan dana subsidi energi gas (gas tabung hijau) yang selama ini salah sasaran. Dialihkan ke subsidi perumahan yang sifatnya pembiayaan (dana bergulir). “Informasi yang kami dapatkan sebanyak 40 persen dari Rp 75 triliun dana tersebut salah sasaran, dimanfaatkan bukan untuk orang miskin. Nah, dana itu kami usulkan bisa dialihkan untuk subsidi perumahan,” terang Endang.

close
GRATIS | Majalah HousingEstate #190 Edisi Juni 2020