HousingEstate, Jakarta - Asosiasi perusahaan pengembang Himpunan Pengembang Permukiman dan  Perumahan Rakyat (Himperra) tengah melakukan kongres pertama untuk menentukan pengurus periode 2019-2023 di Jakarta, 18-19 Desember 2019. Di sela-sela acara kongres, Himperra juga menyelenggarakan diskusi dengan tema peningkatan kualitas rumah bersubsidi. Tema peningkatan kualitas rumah bersubsidi ini mendapatkan apresiasi khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).

Menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kemenpupera Eko D. Heripoerwanto (Heri), concern Himperra itu sejalan dengan kebijakan Kemenpupera sejak tiga tahun lalu, menyusul banyaknya rumah-rumah subsidi yang dibangun di bawah standar kualitas dan membuat konsumen protes.

“Saya ingin rumah-rumah yang dibangun anggota Himperra itu kualitasnya tidak diragukan, sehingga tidak ada lagi protes dari YLKI dan badan pengaduan konsumen lainnya. Himperra harus bisa menjaga ini dan menjadi jalan untuk ikut mensejahterakan masyarakat melalui produk terbaik dan berkualitas,” ujarnya saat memberikann sambutan di acara Kongres I Himperra di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Di sisi lain Heri memberikan jaminan kalau program perumahan akan tetap menjadi prioritas di Kemenpupera. Besaran anggaran yang terbatas disebut akan terus ditingkatkan hingga berbagai kemudahan regulasi, insentif, dan lainnya juga yang akan terus diberikan untuk kemudahan pengembang membangun dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengaksesnya.

Ada banyak potensi yang akan terus ditingkatkan oleh pemerintah. Misalnya, potensi pembiayaan dari BPJS Tenaga Kerja. Pemerintah juga akan menerbitkan omnibus law untuk mempermudah regulasinya. Potensi lain dari Tabungan Perumahan (Tapera) yang saat ini tengah menggodok aturan teknis yang diharapkan awal tahun depan sudah bisa beroperasi.

“Developer harus jadi badan usaha yang profesional dan semuanya harus teregistrasi di sistem Kemenpupera, supaya tidak ada lagi developer yang hanya papan nama. Pemerintah terus berupaya mendukung. Anggaran FLPP tahun depan Rp11 triliun itu bisa ditarik Rp2 triliun untuk tahun ini karena regulasi yang terus dipermudah. Tahun depan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) bisa di-expand hingga 50 ribu unit, subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp600 miliar cukup untuk 150 ribu unit. Jadi, jangan ragukan komitmen pemerintah. Pengembang konsentrasi saja untuk menghasilkan produk terbaik,” tutur Heri.

close
GRATIS | Majalah HousingEstate #190 Edisi Juni 2020