HousingEstate, Jakarta - Kasus pembelian rumah yang mencicil langsung ke developer dan menyebut berbasis syariah karena tidak menerapkan bunga, tidak ada pinalti bila terlambat membayar, hingga tidak ada penyitaan aset jika gagal bayar, akhirnya harus berurusan dengan polisi. Nasabah yang telah mencicil  melaporkan pengembang karena rumah yang dijanjikan tidak kunjung ada. 

Kasus-kasus seperti ini mestinya tidak terjadi bila masyarakat mau mencari tahu agak lebih detil dengan browsing melalui dunia maya. Berdasarkan siaran pers yang dikirimkan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kamis (9/1/2020), masyarakat bisa memeriksa kredibilitas pengembang pada Sistem Registrasi Pengembang (Sireng). PPDPP merupakan lembaga yang menyalurkan KPR bersubsidi dengan skim fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Melalui laman sireng.pu.go.id, kita cukup memasukan nama pengembang untuk mengetahui apakah perusahaannya sudah terdaftar secara benar dan resmi. Perusahaan pengembang resmi yang terdaftar pada Sireng telah melalui proses pemeriksaan berlapis dan sudah diseleksi juga oleh asosiasi di mana perusahaan tersebut bernaung.

Selain itu untuk menghindari kasus-kasus penipuan pada properti dan untuk memudahkan masyarakat, PPDPP juga telah mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses huniannya. Melalui aplikasi ini bisa dicari dan ditentukan lokasi rumah subsidi yang diinginkan dengan memindai QR code

Bisa juga aplikasi SiKasep diunduh gratis melalui playstore pada smartphone. Selain itu kita juga bisa mengunduh buku panduan terkait informasi detil untuk mengakses perumahan hingga layanan hotline bebas pulsa di 0-800-10-77377.

Setiap pengajuan yang masuk pada sistem SiKasep akan menjadi identifikasi bagi Kementerian PUPR untuk mendata kebutuhan perumahan masyarakat secara riil. Masyarakat juga bisa memesan rumah dari pengembang yang telah terdaftar dalam SiKasep sehingga aplikasi ini juga untuk mengidentifikasi kebutuhan dan pasokan rumah yang ada. 

PPDPP sejak tahun 2010 telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp44,37 triliun untuk 655.602 unit rumah melalui 37 bank pelaksana yang terdiri dari 10 bank nasioanl dan 27 bank pembangunan daerah (BPD). Terkait kasus perumahan yang menyebut sistem syariah dalam cara pembayarannya, PPDPP juga telah bekerja sama dengan beberapa bank syariah untuk penyaluran FLPP.

Ada 15 bank pelaksana yang menerapkan sistem syariah. Yaitu, Bank BTN Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Sulselbar Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Nagari Syariah, Bank Kalsel Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, dan Bank Jateng Syariah. Seluruh daftar bank ini konvensional maupun syariah telah tercantum dalam aplikasi SiKasep.

Jaminan keamanan lainnya, setiap perusahaan pengembang yang terdaftar pada sistem ini membangun rumahnya dengan berpatokan pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat. Karena itu kasus penipuan perumahan baik yang menyebut sistem syariah atau apapun seharusnya tidak terjadi bila masyarakat mau sedikit repot mencari informasi dengan benar.