HousingEstate, Jakarta - Bisnis properti di Indonesia telah mengalami kelesuan yang panjang sejak tahun 2013-2014, dan hingga saat ini belum menunjukan tanda-tanda pemulihan. Padahal, situasi ekonomi makro, regulasi, dan tingkat bunga sudah cukup mendukung.

Menurut CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, secara siklus mestinya sektor properti sudah mulai bangkit sejak tahun 2017 lalu. Namun momentum itu kurang dimanfaatkan khususnya oleh pelaku bisnis. Dengan berbagai indikator perekonomian yang sangat baik, kebutuhan rumah yang besar, ditambah dengan masifnya proyek infrastruktur oleh pemerintah, sebetulnya tidak ada alasan untuk sektor properti tidak segera bangkit.

“Saat booming properti tahun 2009-2012 di wilayah di barat Jakarta khususnya Serpong (Tangerang) yang banyak dikembangkan kota baru, kenaikan propertinya bisa lima kali lipat dalam tiga tahun. Kalau di sana sekarang wajar meredup karena yang beli mayoritas investor. Potensi berikutnya justru di koridor timur Jakarta mulai dari Bekasi, Cikarang, Karawang, dan seterusnya. Tapi kawasan yang potensial ini tidak didukung suplai produk yang memadai. Makanya kalau sekarang juga masih lesu, karena salahnya pengembang,” katanya kepada housingestate.id saat diskusi Jakarta Eastern Corridor Market Highlight 2020 yang diselenggarakan IPW di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Saat properti di wilayah Serpong booming, menurut Ali hal tersebut tidak terlepas dari berbarengannya seluruh pengembang besar menawarkan produknya, sehingga yang dipasarkan bukan hanya produk properti tapi sebuah kawasan yang besar dan lengkap. Sebut saja Sinar Mas Land dengan BSD City, Summarecon dan Paramount yang mengembangkan Gading Serpong, Alam Sutera di Serpong, hingga Lippo Group di Karawaci.

Padahal, yang menjadi pendorong koridor barat hanya akses jalan tol, tapi karena dipasarkan secara masif membuat wilayah itu menjadi daya tarik nasional. Di sisi lain koridor timur Jakarta memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki Serpong maupun wilayah lainnya di Jabodetabek. Yaitu, banyaknya infrastruktur yang dibangun mulai dari jalan tol, pelebaran jalan nasional, transprotasi umum mulai kereta komuter, LRT, MRT, kereta cepat, hingga pelabuhan dan bandara.

Kelebihan lain, koridor timur merupakan sentra kawasan industri sehingga memiliki basis ekonomi yang kuat dan emiliki upah minimum regional (UMR) tertinggi secara nasional. Hanya saja kesalahan pengembang malah membangun properti seperti apartemen servis untuk menyasar kalangan pekerja asing (ekspatriat). Sektor ini pasarnya ada tapi dipasarkan oleh mayoritas pengembang sehingga over supply.

Selain itu koridor timur tidak well planning dan ini mestinya bisa didorong oleh pengembang-pengembang besar di kawasan untuk membuat wilayahnya lebih baik dan bisa menampung semua fungsi properti mulai industri, residensial, komersial, sampai rekreasi. Sasaran utamanya adalah konsumen end user yaitu para pekerja di berbagai kawasan industri di Bekasi hingga Karawang yang membutuhkan hunian.

“Akhirnya kita lihat fenomena sekarang, di Bekasi hingga Karawang properti yang dipasarkan tetap di atas Rp1 miliar sehingga pasar yang riil dari kalangan pekerja itu lari ke Karawang hingga Purwakarta. Harusnya pengembang yang besar-besar pasarkan rumah di bawah Rp1 miliar, bahkan di bawah Rp500 juta. Secara land value, kebutuhan itu semua masuk kok. Kalau ini dilakukan semua pengembang, bisa jadi pendorong yang luar biasa untuk properti bangkit. Saya melihat seperti waktu awal-awal proyek Meikarta (Lippo Group) dipasarkan. Itu kalau nggak ada masalah, dampaknya luar biasa. Jadi kalau properti mau bangkit, tinggal pengembang bergerak menyediakan suplai untuk end user,” tutur Ali.