HousingEstate, Jakarta - Menurut pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti (Jakarta) Nirwono Joga, banjir yang melanda wilayah Jabodetabek dan kota-kota lain di Indonesia saat pergantian tahun kemarin setidaknya dikarenakan empat hal. Keempat hal yang menjadi faktor utama banjir ini harus diketahui pemerintah agar bisa efektif saat mengeluarkan solusi terkait banjir.

“Banjir tipe pertama itu karena kiriman dari hulu di wilayah Puncak, Bogor, dengan debit sangat besar sehingga membuat sungai-sungai meluap. Tipe kedua banjir lokal di Jakarta karena hujan lokal yang deras. Ketiga banjir rob saat bulan purnama yang menyebabkan air laut pasang dan menggenangi pinggir pantai utara Jakarta. Keempat banjir yang terjadi ketika tipe 1, 2, dan 3 ini berlangsung bersamaan. Tipe keempat ini juga yang terjadi saat banjir besar di Jakarta tahun 1986, 2002, 2007, 2012, dan 2015,” katanya kepada housingestate.id di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Nirwono merinci solusi yang bisa dilakukan untuk memutus mata rantai banjir yang kerap terjadi. Untuk banjir tipe pertama, pemerintah pusat dan daerah harus menata bantaran kali secara menyeluruh khususnya 13 sungai utama yang mengalir ke Jakarta. Pemerintah harus segera menata bantaran kali baik itu normalisasi (menormalkan aliran sungai dengan pelebaran maupun pengerukan), naturalisasi (mengembalikan kondisi sungai seperti kondisi naturalnya), maupun perpaduan kedua konsep ini. 

Untuk mudahnya dan sebagai solusi jangka pendek, bisa dilakukan segera untuk menata empat sungai utama yang sudah disepakati: Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter yang harus tuntas pada tahun 2022. Pilihan normalisasi atau naturalisasi akhirnya harus dilakukan dengan membebaskan pemukiman yang berada di sepanjang bantaran kali supaya kapasitas dan daya tampung aliran sungai bisa optimal.

Untuk menghindari gejolak, proses relokasi harus dipimpin langsung oleh kepala daerah dengan memastikan warga yang terdampak banjir mendapatkan hunian yang layak baik dipindahkan ke lokasi lain maupun ke rumah susun. Proses kapan dipindahkan, bagaimana fasilitas pendukung, peluang kerja dan mata pencaharian baru, aksesibilitas, dan lainnya harus jelas dan terbuka untuk diketahui masyarakat.

Untuk tipe kedua, pemerintah pusat dan daerah harus  merevitalisasi situ, danau, embung, dan waduk (SDEW). Saat ini di Jakarta ada 109 SDEW dan 69 SDE di wilayah Bodetabek dan ini di luar bendungan besar yang tengah dibangun pemerintah pusat di Ciawi dan Sukamahi.

Ketiga, pemerintah daerah merehabilitasi seluruh saluran air kota mulai saluran mikro, tersier, lingkungan, sekunder, kawasan, dan makro atau primer kota. Saluran ini harus dipastikan bebas dari sampah, limbah, lumpur, selain perlu ditata juga jaringan utilitas pipa dan kabel yang sering tumpang tindih di dalam saluran air.

Kegiatan ini juga harus terintegrasi dengan kegiatan revitalisasi trotoar dan penataan jaringan utilitas ke bawah tanah secara terpadu. Saluran air yang terhubung dan dialirkan ke SDEW terdekat selanjutnya akan mengisi badan air SDEW dan berfungsi sebagai cadangan air saat musim kemarau.

Keempat, harus dilakukan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi sebagai resapan air secara masif dan terpadu. Di setiap wilayah kabupaten/kota harus memenuhi luas minimal 30 persen dari total luas wilayahnya. Jakarta saat ini hanya memiliki RTH seluas 9,98 persen. Pemerintah harus didorong untuk terus meningkatkan luas RTH termasuk RTH privat yang dimiliki masyarakat yang bisa menyumbang 10 persen.

“Terakhir masyarakat juga harus dilibatkan dengan didorong membuat lebih banyak sumur resapan di halaman rumah termasuk di sekolah dan perkantoran. Masyarakat harus terus diedukasi untuk tidak membuang sampah di saluran air sehingga menjadi tekad bersama untuk memutus mata rantai banjir. Harus disadari, ini bukan pilihan tapi sebuah keharusan yang harus dijalankan bersama kalau kita mau terbebas dari banjir rutin,” tutur Nirwono.