HousingEstate, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) melakukan relokasi program dan anggaran 2020 dan melakukan refocusing kegiatan terkait percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Selain refocusing kegiatan juga relokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan perubahan postur untuk penanganan Covid-19.

Dari total anggaran Kemenpupera tahun 2020 sebesar Rp120 triliun, relokasi anggaran terkait Covid-19 mencapai Rp24,53 triliun. Menurut Menpupera Basuki Hadimuljono, relokasi anggaran bersumber dari penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50 persen dan dari sisa anggaran yang belum terserap untuk paket-paket kontraktual yang belum dilakukan lelang, rekomposisi alokasi anggaran 2020, dan beberapa hal lainnya.

“Penghematan ini tidak memengurangi antara lain alokasi pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), rupiah murni pendamping, badan layanan umum (BLU), dan kegiatan prioritas seperti penyediaan infrastruktur untuk kawasan strategis pariwisata nasional, PON XX, Asrama Papua, dan World Cup U-10 tahun 2021,” ujarnya dalam siaran pers yang diterbitkan di Jakarta, Kamis (9/4).

Selain itu untuk percepatan penanganan Covid-19, Kemenpupera juga melakukan refocusing kegiatan dengan anggaran mencapai Rp1,66 triliun. Anggaran ini untuk pekerjaan mendesak seperti pembangunan fasilitas penampungan/observasi/karantina di Pulau Galang, Kota Batam dan lanjutannya sebesar Rp400 miliar untuk renovasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp160 miliar.

Percepatan penanganan Covid-19 ini juga dilakukann melalui refocusing kegiatan yang memprioritaskan program padat karya tunai infrastruktur berbasis masyarakat. Pada tahun 2020 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, penataan kota tanpa kumuh, pembangunan tempat pengelolaan sampah reduce reuse, recycle (TPS 3R), pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya, dan sebagainya.

Basuki juga menekankan belanja infrastruktur yang harus berkualitas dan untuk menggerakkan sektor riil di berbagai daerah sehingga bisa mempertahankan daya beli masyarakat. Dengan begitu kekhawatiran perekonomian yang menurun akibat wabah Covid-19 bisa lebih ditanggulangi.

“Realisasi belanja infrastruktur harus dirasakan langsung manfaatnya dan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Belanja infrastruktur harus tetap bisa meningkatkan daya beli masyarakat kecil dan mengurangi angka pengangguran hingga ke pelosok daerah di Indonesia,” katanya.