HousingEstate, Jakarta - Presiden Joko Widodo  tanggal 20 Mei 2020 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan  Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). PP ini sebagai aturan teknis  UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Dengan terbitnya PP Tapera ini Badan Penyelenggara (BP) Tapera yang dibentuk awal 2019 lalu sudah bisa beroperasi secepatnya.

Pelaksanaan Tapera ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2021. Para pekerja yang wajib menjadi peserta BP Tapera tahap pertama adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), Polisi, dan TNI. Tahap kedua, para pegawai perusahaan-perusahaan BUMN,  BUMD, dan anak-anak perusahaannya, serta tahap ketiga para pegawai perusahaan swasta dan mereka yang bekerja secara mandiri.

Bagi peserta Tapera dengan status pekerja/karyawan iurannya akan ditanggung perusahaan 0,5 persen dan pekerja 2,5 persen dari gaji yang diterima setiap bulannya, sedangkan mereka yang bekerja mandiri sebesar 3 persen.  Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Nantinya para peserta setelah menabung minimal 12 bulan  bisa memanfaatkan dananya untuk membeli rumah, merenovasi rumah, atau mengambil manfaat tabungannya. Sementara bagi peserta yang sudah berakhir masa kepersertaannya akan memperoleh pengembalian simpanannya  beserta hasil pemupukannya dalam bentuk deposito, surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga di bidang perumahan, atau bentuk investasi lain yang aman.

Kepersertaan Tapera akan berakhir hingga masa pensiun, atau usia 58 tahun bagi pekerja mandiri,  meninggal dunia, atau  tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turut.

close
GRATIS | Majalah HousingEstate #191 Edisi Juli 2020