HousingEstate, Jakarta - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Peerumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) sebagai penyalur KPR subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), kian banyak memeroleh data perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Bersubsidi) dan SiKumbang (Sistem Informasi untuk Pengembang).

MBR yang belum memiliki rumah dapat mendaftarkan diri membeli rumah melalui aplikasi SiKasep. Sementara developer yang mengembangkan perumahan bersubsidi itu harus mendaftarkan diri ke aplikasi SiKumbang. Melalui aplikasi ini diketahui bahwa saat ini tersedia 117.302 unit rumah tapak bersubsidi yang dipasarkan.   Sedangkan rumah subsidi yang terjual hingga pertengahan tahun 2020 ini  telah mencapai 141.700 unit  tersebar di 11.091 lokasi perumahan terdaftar.

“Kami secara  aktif terus meminta para pengembang aktif menginput data proyeknya melalui aplikasi SiKumbang. Data perumahan yang ada di aplikasi SiKumbang tersebut nanti  akan dipilih oleh MBR yang sudah terdaftar di aplikasi SiKasep. Data-data ini menjadi big data perumahan yang menggambarkan sisi suplai maupun demand rumah bersubsidi yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk menjadi dasar kebijakan perumahan,” ujar Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP dalam siaran persnya, Selasa (11/8).

Ia memberikan contoh, melalui dashboard management control SiKumbang, beberapa provinsi  memperlihatkan ketersediaan rumah lebih banyak jika dibandingkan provinsi lain. Di Sumatera Selatan misalnya, ada 13.791 unit rumah bersubsidi sementara permintaan melalui SiKasep hanya 4.499 unit.

Hal yang sama terlihat di Provinsi Jambi dengan suplai rumah subsidi mencapai 7.717 unit sementara permintaannya 1.875 unit. Jawa Timur ada pasokan rumah subsidi 12.507 unit dan MBR yang membutuhkan hanya 6.330 unit. Provinsi Riau juga terjadi kelebihan pasokan dari 5.830 unit kebutuhannya hanya 3.503 unit.

Kurang pasok terjadi di Jawa Barat. Kebutuhan rumah subsidi di wilayah ini mencapai 30.411 unit sementara ketersediaan suplainya baru 22.586 unit. Hal yang sama terjadi di Bantem dengan permintaan mencapai 8.968 unit sementara ketersediaan pasok hanya 6.364 unit. Begitu juga di Sulawesi Selatan, dari kebutuhan sebanyak 5.567 unit ketersediaannya baru 4.428 unit.

Data-data seperti ini sangat penting karena itu PPDPP terus mendorong agar para pengembang bisa meng-input data stok rumahnya. Melalui data SiKumbang, akan tersaji peta hunian yang tersedia dan PPDPP menyajikannya dalam ilustrasi peta berwarna, di mana perumahan yang sedang dibangun, sudah terjual, maupun yang sudah terhuni.

“Melalui rangakaian sistem ini pemerintah bisa merancang manajemen kuota bantuan pembiayaan perumahan hingga daerah terpencil dengan lebih akurat. Masyarakat juga dimudahkan dalam memilih rumah, pengembang dalam memasarkan produknya, hingga perbankan dengan potensi pembiayaan yang bisa disalurkan,” tandas Arief.

Berdasarkan dashboard management control PPDPP per 10 Agustus 2020 tercatat ada  202.497 calon konsumen rumah subsidi yang mencari rumah lewat aplikasi SiKasep. Dari angka itu, 81.835 calon debitur sudah dinyatakan lolos subsidi checking, 11.352 calon debitur sudah dalam proses verifikasi dengan bank, 1.400 calon debitur sudah masuk dalam proses pengajuan dana FLPP, dan 78.896 MBR sudah menerima dana FLPP.