HousingEstate, Jakarta - Pekan lalu, Rabu (19/8/2020), majelis hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memberikan homologasi (persetujuan) terhadap proposal perdamaian yang ditawarkan PT Duta Paramindo Sejahtera (DPS), pengembang apartemen Green Pramuka City (12,9 ha), Jalan Pramuka, Jakarta Pusat, kepada para krediturnya, dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. PKPU disampaikan debitur atau kreditur ke pengadilan niaga.

Dengan homologasi itu, PT DPS sebagai debitur dengan para krediturnya sepakat menyelesaikan persoalan mereka secara damai sesuai proposal yang diajukan DPS, Sebelumnya 12 Agustus 2020 telah dilakukan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Voting dengan hasil, 98 persen kreditur menyetujui proposal perdamaian yang diajukan DPS.

Menurut siaran pers Green Pramuka City yang diterima housingestate.id akhir pekan lalu, putusan PKPU itu bukan menyangkut utang-piutang material atau uang, melainkan mengenai belum terlaksananya penyerahan sertifikat unit apartemen atau satuan rumah susun (sarusun) di Green Pramuka. Sesuai regulasi, penerbitan sertifikat sarusun harus melalui proses pertelaan oleh dinas terkait dan kantor pertanahan di Jakarta.

Lusida Sinaga, Head of Communications Green Pramuka City, menyatakan, DPS menyampaikan proposal perdamaian tanggal 27 Juli 2020 kepada sejumlah kreditur dan kuasa kreditur. Dalam proposal itu DPS berkomitmen memenuhi kewajiban mengurus sertifikat sarusun secepat mungkin.

Sebelumnya lagi, pengurus PKPU sudah melakukan roadshow pertemuan dengan debitur, bank rekanannya, para kuasa hukum kreditur, dan kreditur mandiri masing-masing secara terpisah. Perkara PKPU bisa menjadi gugatan pailit bila debitur dan kreditur tidak  mencapai kata sepakat untuk berdamai.

“Dengan pengesahan homologasi ini, berarti debitur harus menjalankan apa yang disampaikan pengurus PKPU di hadapan kreditur di persidangan,” kata Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, SH, MH, kuasa hukum PT DPS. “Setelah melalui proses diskusi, PT DPS menyanggupi pemecahan sertifikat selambat-lambatnya dimulai pada tahun ke-7 secara bertahap,” lanjutnya.

Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., tim pengurus PKPU menyatakan, putusan homologasi itu merupakan jaminan tidak ada masalah hukum bagi PT. DPS, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam berinvestasi dan mendapatkan sertifikat. Sebanyak 9 menara dari rencana 13 menara apartemen di Green Pramuka sudah terbangun dan dihuni dilengkapi berbagai fasilitas termasuk pusat belanja dan area komersial.

Lusida menambahkan, PT DPS mengajukan proposal perdamaian memang terutama untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dan investor yang telah membeli dan menghuni unit apartemen Green Pramuka. “Caranya dengan menyelesaikan persoalan antara debitur dan kreditur secara kekeluargaan, sehingga tidak ada yang dirugikan terutama konsumen,” ujarnya.