HousingEstate, Jakarta - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus bergulir dan dipastikan akan operasional pada awal tahun depan. Tapera akan dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera dengan seluruh aktivitasnya diatur oleh undang-undang (UU) maupun peraturan lainnya untuk memastikan dana tabungan dari kalangan pekerja ini bisa maksimal digunakan untuk pembiayaan kalangan pekerja.

Menurut Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera Adi Setianto, keberadaan Tapera bukan hanya menyediakan alternatif pembiayaan perumahan tapi bisa melengkapi stakeholder properti yang lain untuk kemudahan pekerja mengakses perumahannya.

“Nantinya anggota Tapera juga akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan dari bank karena bisa membuat calon nasabah menjadi eligible dengan kami berada di depan karena persyaratannya sudah tersaring dari data kami,” ujarnya saat berbicara pada diskusi virtual bertajuk 75 Tahun Indonesia Merdeka, Properti Penggerak Perekonomian Nasional, Kamis (17/9).

Tapera juga bisa berdiri pada sisi supply side dalam arti menjadi rekanan kalangan pengembang. Tahap awal ini, Tapera akan mengelola tabungan perumahan kalangan PNS ex Bapertarum yang jumlahnya mencapai 4,1 juta. Jumlah peserta ini tengah didata dari sisi kemampuan cicilannya, berapa yang belum memiliki rumah, yang sudah punya rumah, domisili, dan sebagainya.

Dari 4,1 juta PNS, ada potensi 58 ribu PNS yang belum punya rumah untuk yang bergaji di bawah Rp4 juta, 440 ribu orang yang belum punya rumah untuk yang bergaji hingga Rp6 juta, dan 600 ribu orang yang bergaji hingga Rp8 juta. Data ini bisa menjadi masukan untuk pengembang di mana saja membangun hunian yang tepat. Ada juga PNS yang telah memiliki tanah sehingga ada potensi untuk membangun rumah di atas tanahnya.

BP Tapera akan mengumpulkan dan mengelola dana dari potongan gaji setiap pekerja sebesar 3 persen setiap bulanya. Untuk kalangan pekerja swasta akan ada transisi selama tujuh tahun untuk belied ini mulai diberlakukan. Tapera akan berpatokan pada Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang menyalurkan KPR bersubsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan bunga hanya lima persen.

“Makanya kami juga tengah menjajaki kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero/SMF) maupun Bank BTN untuk mengkreasikan penyaluran pembiayaan perumahan untuk kalangan yang bergaji di atas Rp8 juta yang tidak di-cover oleh FLPP. Nanti akan dibuat skema pembiayaan dengan bunga di bawah bunga komersial, intinya kami akan melengkapi seluruh rangkaian sektor properti,” beber Adi.