HousingEstate, Jakarta - Saat kampanye pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengusung program perumahan depe nol persen untuk warga Jakarta. Salah satu program unggulan ini akhirnya sukses mengantarkan pasangan ini menjadi gubernur-wakil gubernur untuk periode 2019-2024.

Program ini telah dilaksanakan di beberapa lokasi Jakarta. Proyek pertama di Klapa Village, Pondok Kelapa Duran Sawit, Jakarta Timur, yang hingga saat ini masih dipasarkan. Pemprov DKI juga telah membuka pendaftaran untuk proyek depe nol persen di Bandar Kemayoran, Pademangan, Jakarta Timur, dan Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat.

Jakarta Chamber of Commerce & Industry atau Kadin DKI Jakarta mengapresiasi program perumahan dari Pemprov DKI ini. Hanya saja menurut Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi, program ini masih jauh dari ekspektasi masyarakat yang berharap dengan depe nol persen bisa memudahkan masyarakat Jakarta untuk mengakesesnya.

“Di sisi lain kami memahami berbagai kendala untuk pelaksanaan program ini, tapi memang ekspektasi masyarakat sangat besar dan program ini berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi itu. Kami melihat program depe nol persen ini baru 30 persen terealisasi dan mestinya ini harus didorong dan segera dibenahi oleh pemprov,” ujarnya kepada housingestate.id di acara Musyawarah Daerah (Musda) DPD Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) DKI Jakarta, Sabtu (17/10).

Diana menyebut, harga lahan di Jakarta yang sudah terlalu tinggi menjadi kendala utama untuk penyediaan hunian terjangkau dengan program depe nol persen ini. Terlebih dengan pelemahan bisnis properti sejak beberapa tahun lalu ditambah dengan pandemi Covid-19 membuat banyak proyek  harus ditunda untuk dievaluasi kembali.

“Pemprov juga sudah mencanangkan program perumahan dengan cara mengurangi kawasan kumuh perkotaan. Di Kadin sendiri ada banyak asosiasi-asosiasi perumahan dan itu selalu kita dorong untuk menjalin sinergi dengan pihak pemerintah termasuk untuk pengembangan kawasan TOD karena bisa memaksimalkan efisiensi lahan dan itu juga cocok dengan program pemerintah,” beber Diana.