HousingEstate, Jakarta - Ada beberapa kiat aman membeli rumah berlabel syariah. Pertama, membeli dengan pembiayaan pemilikan rumah (PPR atau KPR) syariah. Kedua, memastikan developernya sudah terdaftar di Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bisa dicek secara online. Ketiga, jika perumahan subsidi developernya juga bisa dicek di aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Pengembang) yang dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR khusus untuk perumahan bersubsidi.

Nah, diluar tiga kiat tersebut, sekarang ada kiat aman lain dari Hadiana, Direktur Utama PT Kreasi Prima Nusantara, dalam membeli rumah berlabel syariah. PT Kreasi Prima Nusantara adalah salah satu  developer yang  mengembangkan proyek perumahan berlabel syariah Pesona Prima Cikahuripan 5 dan 6 di Jl Cikahuripan Raya, Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Hadiana, ciri-ciri developer syariah itu, lahan perumahan yang dipasarkannya sudah dibebaskan 100 persen, perizinannya sudah komplit sampai IMB, dan rumahnya sudah siap huni baru ditransaksikan. “Karena prinsipnya syariah, obyek yang ditransaksikan harus jelas, barangnya ada. Mekanismenya kalau belinya pakai KPR syariah, dari developer rumahnya dijual ke bank, lalu bank menjualnya lagi kepada konsumen,” katanya.

Selain itu developer syariah juga berupaya tidak zalim, tidak gharar (tidak pasti), dan tidak riba. Ia menjelaskan, tidak zalim itu artinya bersikap adil, tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak gharar maksudnya tidak menipu, tidak berspekulasi, atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. “Misalnya, dekat proyek akan ada jalan tol. Kalau masih rencana nggak usah diberitahukan. Kalau nanti tidak jadi dibangun, itu termasuk gharar,” jelas Hadiana.

“Sedangkan tidak riba, artinya sejak awal saya memilih mencari investor perorangan dengan pola bagi hasil untuk modal bisnis (pengembangan proyek), bukan utang dari bank. Dengan cara-cara ini insyaallah barokah,” katanya.

Alex Sofjan Noor, Executive Vice President Sharia Division Bank BTN, menambahkan, perumahan yang lahannya belum jelas dan perizinannya belum ada atau belum lengkap sama sekali tidak bisa disebut syariah. “Karena semuanya belum pasti. Dan, itu tidak boleh dalam ekonomi syariah,“ katanya. Karena itu konsumen jangan langsung terpukau dengan label syariah yang dipromosikan developer dan langsung menyetor tanda jadi.

Konsumen juga perlu kritis dengan tudingan developer “syariah“ yang menyebut bank syariah belum syariah, dan karena itu transaksi rumahnya dilakukan langsung antara developer dan konsumen tanpa dukungan pembiayaan bank syariah. “Yang sebenarnya, developer yang bilang seperti itu tidak layak mendapat pembiayaan dari bank syariah. Tudingan bank syariah belum syariah itu hanya kedok supaya mereka bisa menarik uang konsumen melalui transaksi langsung. Bank syariah jelas sudah memenuhi prinsip syariah karena pendirian dan operasinya di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional,“ tutur Alex.