HousingEstate, Jakarta - Lembaga penyalur KPR bersubsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2021 ini memiliki anggaran sebesar Rp19,1 triliun untuk membiayai perumahan sebanyak 157.500 unit. Anggaran sebesar Rp19,1 triliun ini berasal dari APBN Rp16,62 triliun dan Rp2,5 triliun dari pengembalian pokok KPR FLPP.

Untuk memastikan target penyaluran KPR FLPP yang lebih besar pada tahun ini, PPDPP telah menyiapkan berbagai aplikasi teknologi. Misalnya pencairan FLPP yang diajukan bank pelaksana melalui sistem e-FLPP yang hanya membutuhkan waktu beberapa jam dengan sistem host to host dengan bank pelaksana.

PPDPP juga akan memprioritaskan masyarakat yang telah mendaftar melalui aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi (SiKasep) pada tahun 2020 lalu untuk mendapatkan program fasilitas FLPP pada tahun ini. Para pendaftar yang belum mendapatkan tindak lanjut dari pihak bank akan lebih diprioritaskan ketimbang para pendaftar baru.

“Berdasarkan data kami, ada sekitar 60 ribu calon debitur yang terekam pada tahun 2020 dan belum ditindaklanjuti oleh bank. Ini yang akan kami tuntaskan dulu sebelum pengajuan calon debitur tahun 2021 khususnya kalangan yang telah lolos subsidi checking dan bank belum memutuskan status bankable maupun analisis risikonya,” ujar Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP dalam siaran pers yang diterbitkan, Kamis (7/1).

Hingga saat ini, lanjut Airef, masyarakat yang telah mengajukan aplikasi untuk fasilitas FLPP memiliki waktu tunggu rata-rata  lebih dari 100 hari. Karena itu kalangan perbankan akan terus didorong untuk segera mengumumkan kelayakan para calon debitur maupun konfirmasi bankable atau non bankable.

Karena itu PPDPP akan memprioritaskan para calon debitur yang telah terdaftar pada tahun 2020 sehingga lebih adil dengan budaya antri, yang telah mendaftar akan dilayani lebih dulu. Sementara itu untuk memastikan kualitas bangunan, PPDPP juga telah menerapkan aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) yang akan diberlakukan untuk kalangan pengembang dengan masa transisi hingga enam bulan ke depan.

PPDPP akan menerapkan metode training of trainer (ToT) dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berbagai asosiasi perusahaan pengembang. Asosiasi ini selanjutnya akan meneruskan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) masing-masing asosiasi. Karena itu PPDPP terus menjalin komunikasi dengan 20 asosiasi pengembang yang ada saat ini.

Bahkan melalui aplikasi SiPetruk bisa dipantau juga tingkat keterhunian setiap rumah yang dibiayai oleh KPR FLPP. Selain itu bisa diketahui juga berbagai sarana dan prasarana hingga lingkungan perumahan yang dikembangkan oleh kalangan pengembang.

“Untuk perumahan yang ternyata kosong kami juga tidak langsung melakukan penindakan dengan mencabut fasilitas subsidinya. Ada juga yang kami temui di lapangan seperti belum siapnya sarana dan prasarana lingkungan perumahan sehingga rumahnya belum bisa dihuni. Kondisi-kondisi seperti ini juga kami perhatikan sehingga jangan nanti justru masyarakat yang menjadi korban,” ujarnya.