HousingEstate, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi lelang dini yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran 2021 yang telah dilakukan sejak bulan Oktober 2020 lalu. Sebanyak 3.175 paket pekerjaan senilai Rp38,6 triliun telah dilelang, dan hingga 15 Januari 2021 tercatat 1.191 paket senilai Rp14,6 triliun telah selesai dilakukan tender dini.

Dari jumlah tersebut sebanyak 209 paket senilai Rp2,1 triliun telah selesai tender dan kontrak pada bulan Desember 2020. Kemudian pada akhir pekan lalu sebanyak 982 paket pekerjaan senilai Rp12,5 triliun ditandatangani serentak oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan disaksikan oleh Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan pejabat lainnya secara virtual.

Jokowi mengatakan, lelang maupun seleksi dini yang dilakukan Kementerian PUPR sangat penting khususnya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional terlebih yang tengah terpukul akibat pandemi Covid-19. Dengan lelang dini ini berbagai proyek fisik bisa dikerjakan dengan lebih cepat.

“Kementerian PUPR diberikan anggaran yang sangat besar,  hampir Rp150 triliun. Ini harus  memberikan dampak yang besar, khususnya untuk daya ungkit bagi ekonomi nasional. Sektor konstruksi bukan hanya memberikan pekerjaan di sektor konstruksi tapi juga menggerakkan rantai pasok untuk sektor lainnya,” ujarnya dalam siaran pers yang diterbitkan Senin (18/1).

Ada banyak sektor terkait atau multiplayer effeck dengan bergeraknya sektor konstruksi seperti industri baja, semen, besi, alat berat, hingga sektor informal mulai pedagang makan-minum hingga kos-kosan. Jokowi juga mengajak semua jajaran Kementerian PUPR pada tahun 2021 ini untuk bekerja lebih cepat khususnya terkait situasi krisis akibat pandemi.

Tahun 2020, sebut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami konstraksi yang cukup dalam hingga sempat turun minus 5,3 persen pada kuartal kedua 2020, membaik menjadi minus 3,49 persen pada kuartal ketiga 2020.

“Karena itu kita berharap kuartal keempat 2020 dan kuartal pertama 2021 ini pertumbuhan ekonomi kita bisa reborn. Makanya semangat bekerjanya harus berbeda dan harus extra ordinary, dengan bekerja cepat maka bisa memberiikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Tapi walaupun harus cepat bukan berarti mengabaikan tata kelola yang baik, tetap harus sesuai aturan, transparam, dan hasil kerja berkualitas,” imbuhnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menambahkan, hingga akhir Februari 2021 nanti ada sebanyak 1.984 paket pekerjaan senilai Rp24 triliun yang akan  ditandatangani kontraknya. Untuk sisanya, akan diselesaikann selambatnya pada bulan April.  Dengan percepatan paket-paket lelang ini diperkirakan penyerapan anggaran akan mencapai Rp14,8 triliun pada bulan Januari ini.

Makanya ia menghimbau kepada semua pihak, khususnya kontraktor selaku penyedia jasa untuk bisa bekerja sama dengan baik sebagai satu tim dengan Kementerian PUPR dan menjalankan peran masing-masing sebaik-baiknya. “Ada empat big no yang harus dijalankan yaitu no bribery (tidak korupsi), no gift (suap), no kick back (komitment), dan no luxurious lifestyle (sederhana). Pengawasan, supervisi, dan kualitas tetap harus diutamakan,” tegasnya.