HousingEstate, Jakarta - Lembaga penyalur KPR bersubsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (PUPR) mencatatkan kesuksesan untuk penyaluran FLPP tahun 2020. Dari target 102.500 unit PPDPP berhasil menyalurkan dana ke sejumlah bank untuk menyubsidi KPR rumah sebanyak 109.253 unit dengan anggaran Rp11,23 triliun (106.59 persen).

Pada tahun ini PPDPP memperoleh anggaran yang lebih besar,  mencapai Rp19,1 triliun untuk membiayai 157,5 ribu unit rumah. Menurut Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin, pada tahun ini pihaknya sangat optimistis akan kembali menyalurkan KPR FLPP melebihi target tersebut seperti pada tahun 2020 lalu.

“Harga rumah FLPP untuk tahun 2021 ini tidak akan mengalami kenaikan dan tetap menggunakan harga tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 535/2019 dengan lima kelompok wilayah. Dengan tidak naiknya harga rumah FLPP tahun ini PPDPP sangat yakin akan bisa menyalurkan dana melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 170 ribu unit,” ujarnya kepada housingestate.id, Rabu (20/1).

Tahun ini PPDPP telah menggandeng 38 bank penyalur KPR, terdiri dari sembilan bank nasional dan 29 BPD untuk menyalurkan KPR FLPP.

Pengawasan ketat

Arief  mengingatkan perbankan dan pengembang supaya jangan hanya mengejar jumlah rumah yang terbangun. PPDPP akan semakin fokus  mengawal kualitas rumah yang dibangun. Bahkan ia juga meminta pihak bank  ikut mengawasi kualitas rumah yang dibangun oleh para pengembang.

Untuk memastikan kualitas rumah, PPDPP akan menambahkan fitur yang dibutuhkan ke dalam aplikasi Sistem Kumpulan Pengembang (SiKumbang) khususnya untuk daerah-daerah yang rawan bencana longsor, sehingga pemerintah daerah tidak mengeluarkan izin dan pihak perbankan juga menjadi lebih mudah untuk ikut mengawasi.

“Kami akan pastikan lingkungan perumahan yang dibangun di atas lahan berkontur yang rawan longsor tidak akan keluar izinnya dan pihak pemda harus memastikan IMB-nya tidak akan keluar. Semuanya harus sesuai dengan aturan kementerian teknis terkait kualitas bangunan, pihak pengembang sebaiknya menghilangkan unsur-unsur kosmetik pada produknya sehingga bisa mengurangi beban harga, cukup prioritaskan pada konstruksi untuk kualitas bangunan,” tegasnya.