HousingEstate, Jakarta - Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). UU ini merupakan inisiatif pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memangkas berbagai aturan sebelumnya yang kerap menghambat aktivitas ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu poin yang cukup krusial dalam UUCK ini adalah amanat untuk membuka peluang investasi guna menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Salah satunya dengan menghadirkan Rencana Tata Ruang (RTR) dengan format online single submission (OSS)  telah dimiliki oleh pemerintah, sehingga penanaman modal bisa berlangsung satu pintu dan terjamin transparansinya.

Dalam peraturan pelaksanaannya, diatur juga penyelenggaraan ruang guna mendorong percepatan penyelenggaraan penataan ruang pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Salah satu kementerian yang memegang mandat UUCK ini yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menurut Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki, saat ini kementeriannya telah menyusun lima rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan salah satunya adalah RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah diselesaikan sebanyak 10 bab.

“Di situ telah memuat mengenai ketentuan umum, perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian, pengawasan, pembinaan kelembagaan, ketentuan peralihan, dan lainnya. Diutamakan juga untuk percepatan penyusunan RTR di daerah-daerah,” ujarnya dalam siaran pers yang diterbitkan Kamis (21/1).

Percepatan penyusunan perencanaan tata ruang nasional maupun provinsi ini juga mengatur perencanaan penataan ruang laut dan tata ruang darat. Termasuk rencana zonasi kawasan strategis nasional (RZ KSN) yang nantinya akan diintegrasikan dengan rencana tata ruang kawasan strategis nasional (RTR KSN) yang telah dibahas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain aspek penataan ruang, untuk mengawasi pelanggaran tata ruang RPP ini juga mengatur mengenai aspek pengawasannya melalui Inspektur Pembangunan. Inspektur ini akan bertugas mengawasi penyelenggaraan penataan ruang sehingga ke depan seluruh proses tata ruang ini bisa berlangsung lebih tertib termasuk aspek pembinaannya.

Amanat UUCK lain yang juga akan dimasukkan dalam RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu melibatkan stakeholder dalam penyusunan RTR melalui pembentukan suatu forum. Forum ini beranggotakan asosiasi profesi dan asosiasi dari kalangan akademisi.

“RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang ini juga akan melibatkan unsur dari tiap-tiap kementerian dan lembaga yang memang berkentingan di dalam RPP ini. Tujuannya untuk memberikan masukan yang banyak dan saran guna memperkaya substansi dari RPP ini,” papar Kamarzuki.