HousingEstate, Jakarta - Pola konsumsi air di rumah-rumah mengalami perubahan akibat pandemi Covid-19 yang mengharuskan kita  sering cuci tangan menggunakan sabun. Dari hasil studi Indonesia Water Institute (IWI) tentang pola konsumsi air di masa pandemi, butuh 50 liter air per rumah per hari hanya untuk cuci tangan saja.

Menurut Chairman & Founder IWI Firdaus Ali, kebutuhan air bersih menjadi tantangan di tengah pandemi Covid-19 ini karena mencuci tangan dengan air mengalir menjadi kebutuhan utama. “Untuk cuci tangan saja butuh 50 liter air per rumah belum untuk kebutuhan lainnya karena itu dibutuhkan manajemen air maupun penelitian lanjutan mengenai air tanah maupun sistem pengairan yang lain,” ujarnya dalam siaran pers yang diterbitkan Selasa (16/2).

Pola konsumsi air saat pandemi ini juga menjadi perhatian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Menurut Basuki, dukungan para pakar terkait penelitian hingga kebijakan yang akan dibuat haruslah berdasarkan research base policy sehingga hasilnya bisa lebih dipertanggungjawabkan.

“Secara hidrologis jumlah air yang tersedia itu tetap sehingga bila ada kekurangan atau kelebihan air itu karena manajemen pengelolaan airnya yang keliru. Kalau ada yang kekeringan atau kebanjiran itu pasti manajemen airnya tidak baik dan itu harus diperbaiki. Kalau ada waduk airnya coklat itu pasti karena di hulunya ada kerusakan, hal-hal seperti ini yang harus dibenahi,” katanya.

Basuki juga menyinggung mengenai tarif air yang harusnya dibuat berbeda sesuai kebutuhan daerah yang berbeda-beda. Bisa ditetapkan koefisien masing-masing daerah sesuai dengan UMR untuk menentukan tarif, tingkat kemahalan, dan lainnya. Sebagai contoh, Jakarta dengan Cianjur tentu berbeda penentuannya.

Kementerian PUPR sendiri memiliki target 100 persen akses air minum aman yang tidak akan bisa terwujud tanpa menyertakan peran swasta. Kemampuan pendanaan dari APBN yang terbatas menjadi pembangunan infrastruktur pengairan kerap terkendala dan karena itu membutuhkan peran swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Kita itu punya program 10 juta sambungan rumah dan itu membutuhkan biaya  Rp700 triliun sehingga  tidak mungkin ditanggung APBN. Dibutuhkan inovasi pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur pengairan. Kita sudah mulai skema KPBU ini di Pasuruan, Surabaya, Lampung, Dumai, dan beberapa kota lain,” ujarnya