HousingEstate, Jakarta - KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) merupakan program pembiayaan perumahan pemerintah yang banyak membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). KPR FLPP diminati masyarakat karena bunganya flat lima persen sepanjang tenor kredit maksimal 20 tahun.

Untuk mendapatkan fasilitas subsidi  ini tentu banyak syarat yang ditetapkan, antara lain belum pernah mendapatkan program subsidi perumahan, belum punya rumah, dan besaran gaji atau penghasilan tetap maksimal Rp8 juta/bulan.

Berbagai hal teknis terkait persyaratan penerima FLPP ini tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 20 Tahun 2019. Prinsipnya, semua  pekerja baik formal maupun informal berhak mendapatkan program FLPP ini.

“Kalau kenyataannya lebih banyak pekerja formal yang difasilitasi program ini karena verifikasi di bank penyalur. Pekerja informal memang akan sulit diloloskan untuk mendapatkan KPR FLPP, tapi itu bukannya tidak mungkin. Supaya verifikasinya lebih mudah biasanya melalui komunitas. Jadi pengajuan KPR-nya kolektif, banyak orang,” ujar Arief Sabaruddin, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), kepada housingestate.id, Rabu (17/2).

PPDPP merupakan institusi di bawah Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR yang menyalurkan dana FLPP kepada pihak perbankan. Kendati semua pekerja yang memenuhi syarat bisa mendapatkan fasilitas KPR FLPP, merujuk pada pasal 11 Permen PUPR No. 20 Tahun 2019 menyebutkan, analisis kelayakan untuk mendapatkan KPR bersubsidi dan pengecekan kelengkapan persyaratan pemohon ditentukan oleh bank pelaksana.

Saat pandemi Covid-19, calon debitur pembiayaan perumahan lebih banyak lagi yang tidak lolos bahkan dari kalangan pekerja formal yang bekerja pada perusahaan yang jelas sekalipun. Hal ini menurut Kepala Kantor Kas Bank BTN di wilayah Depok, bank hanya bersikap hati-hati. Syarat utama untuk mendapatkan pembiayaan adalah jaminan kemampuan  membayar cicilan.

“Sementara kita tahu saat pandemi ini banyak perusahaan yang terkendala bahkan harus menutup usahanya. Bagaimana dia bisa menjamin keberlangsungan cicilannya kalau perusahaannya sendiri tidak jelas apakah masih akan beroperasi, jadi memang saat ini kami lebih selektif,” jelasnya.

Sebetulnya bila merujuk kepada aturan Permen No. 20 Tahun 2019, ada mekanisme yang bisa didapatkan pekerja informal untuk mendapatkan fasilitas KPR FLPP ini. Pasal 11 ayat 5 menyatakan: MBR  berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal dapat melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KPR bersubsidi kepada bank pelaksana secara harian atau minggunan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank pelaksana.

Jadi pekerja informal bisa menabung terlebih dulu untuk membuktikan kemampuan mencicil per bulannya yang akan menjadi salah satu poin pertimbangan bank. Bank juga bisa memberikan pembiayaan dengan syarat, misalnya nasabah harus menyimpan dana sebagai jaminan di tabungannya  untuk sekian kali cicilan. Tapi semua hal ini tetap tergantung bank untuk menyetujui atau menolak permohonan debitur.