HousingEstate, Jakarta - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta mengapresiasi terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 118 Tahun 2020 tentang izin pemanfaatan ruang. Menurut  Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar, pergub ini sangat penting untuk mendorong sektor properti di tengah pandemi Covid-19.

“Perizinan masih menjadi tantangan tersendiri di Jakarta, dengan pergub ini tentunya kami mengapresiasi pihak pemprov khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena cukup responsif dengan mengeluarkann pergub ini. Selama ini perizinan masih menjadi momok dan pergub ini menjadi smart shortcut,” ujarnya saat Musyawarah Daerah (Musda) Ke-10 DPD REI DKI Jakarta, sebagaimana dalam siaran pers yang diterbitkan Kamis (18/2).

Beberapa penyederhanaan yang tercantum dalam pergub ini antara lagi percepatan proses perizinan pembangunan gedung dari 360 hari menjadi 57 hari untuk bangunan umum dan 14 hari kerja untuk izin bangun rumah tinggal. Pergub ini sendiri dikeluarkan untuk mempercepat proses bisnis yang terkendala akibat pandemi Covid-19.

Arvin menyebut, regulasi ini bukan hanya mempercepat proses perizinan tapi juga akan mendorong menggeliatnya sektor properti terlebih dengan multiplayer effect sektor ini yang mencapai 174 industri.

Selama ini untuk mendapatkan perizinan bangun rumah dan gedung di wilayah DKI Jakarta cukup sulit dengan aturan maupun regulasi yang ditetapkan. Penyederhanaan yang diberlakukan dalam regulasi baru ini merupakan respon Gubernur Anies untuk percepatan pembangunan di Jakarta dan menjadi bagian dari Paket Kebijakan Pemulihan Ekonomi Universal Pemprov DKI Jakarta.

Bukan sekadar mengatur penyederhanaan, regulasi ini juga akan menjamin proses perizinan yang lebih ringkas, tertata, dan berbasis teknologi  informasi. Berbagai aturan yang dikeluarkan juga telah melalui serangkaian diskusi dengan para pakar maupun praktisi untuk menghasilkan aturan yang lebih sederhana, efektif, dan tetap dengan prinsip kehati-hatian.

“Sumbangan dari industri konstruksi dan real estat mencapai 17,61 persen dari total perekonomian Jakara, jadi tidak bisa dibilang kecil. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi keluarnya regulasi ini dan kami siap terus berdialog dengan pihak pemprov untuk poin-poin aturan pelaksanaan dalam pergub ini supaya implementatif di lapangan,” imbuh Arvin.