HousingEstate, Jakarta - Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, penanganan banjir perlu langkah kolaboratif melalui kegiatan multisektoral. Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara sustain.

“Selama ini kita salah menangani banjir karena penyebab timbulnya banjir belum sepenuhnya teridentifikasi sehingga penanganannya juga tidak efektif. Pendekatan yang dilakukan masih sektoral dan hanya menangani gejala yang muncul dalam sektor tertentu saja dan terjadi ketidakselarasan diantara kegiatan-kegiatan di satu sektor dan sektor-sektor yang lain,” ujarnya.

Sebagai contoh, banyak kawasan yang dilanda banjir karena seharusnya sesuai tata ruang lokasinya   dikembangkan secara terbatas. Saat lokasi ini dilanda banjir, penanganannya bersifat teknikal dengan membuat kolam dan pompa. Sistem ini memiliki keterbatasan dan tidak akan menyelesaikan masalah secara jangka panjang, bahkan ketika parameternya berubah atau terlampaui, penanganan seperti ini menjadi sangat rentan gagal.

Diperlukan visioning untuk menumbuhkan dan membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan dengan visi dan tujuan bersama. Jika visi dan tujuan bersama tidak terbentuk akan sulit membangun komitmen yang kuat antar sektor dan saat terjadi sedikit hambatan saja maka pelaksanaan program akan berhenti dan tujuan untuk mendapatkan solusi jangka panjang tidak tercapai.

Karena itu kebersamaan dan kolaborasi seluruh pihak menjadi syarat utama bagi keberhasilan dalam pengelolaan risiko banjir. Tugas dan fungsi seluruh pihak ini diterjemahkan di lapangan menjadi peran dan tanggung jawab bersama dan ini harus terus diupayakan sehingga semua memahami siapa yang sedang bekerja dan program apa yang dilaksanakan. Dalam hal ini termasuk pentingnya melibatkan masyarakat.

Banjir yang terjadi bukan hanya di Jabodetabek tapi juga wilayah-wilayah lain di Indonesia seperti Kabupaten Banyuasin, Halmahera Utara, Manado, Banjarmasin, Semarang, dan lainnya dengan tingkat kerusakan yang signifikan. Banjir dan curah hujan yang tinggi juga telah menyebabkan tanah longsor dan kerusakan lain pada lahan.

“Banjir telah membuat 14 juta ha lahan kritis yang mengancam kelestarian fungsi daerah aliran sungai (DAS) hingga menyebabkan longsor di mana-mana. Kemampuan kita menangani lahan kritis hanya 232 ribu ha per tahun, karena itu butuh visi dan kolaborasi bersama untuk menangani masalah ini,” beber Basuki.