HousingEstate, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mewajibkan setiap orang untuk memiliki IMB sebelum melakukan pembangunan. IMB diatur oleh UU No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dihapusnya IMB ini digantikan dengan ketentuan baru yang bernama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Aturan mengenai PBG ini tertera di dalam peraturan pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tadi. PP ini merupakan aturan turunan dari penerapan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus pasal 24 dan pasal 185.

Dengan belied baru ini, PP No. 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung maupun aturan lain sebelumnya mengenai aturan ini dinyatakan tidak berlaku dan merujuk kepada PP terbaru mengenai perzinan pembangunan gedung yang bernama PBG.

Mengutip dari poin 17 pasal 1 PP No. 16 Tahun 2021, aturannya PBG seperti ini: persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Memang ada beberapa penyederhanaan dari belied baru ini dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Misalnya, setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah juga wajib memberikan surat keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang mengajukan permohonan IMB.

Sementara PP 16 Tahun 2021 hanya mengatur mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, standar teknis, proses penyelenggaraan, sanksi administrative, peran masyarakat dan pembinaan, sehingga penekanannya hanya kepada fungsi bangunan. Fungsi bangunan ini mencakup fungsi hunian, fungsi keagaman, fungsi usaha, fungsi sosial budaya, atau fungsi khusus.