HousingEstate, Jakarta - Pemerintah akan membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3), untuk mempercepat penyediaan rumah tapak umum dan rumah susun umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tertanggal 2 Februari 2021 mengenai badan baru itu.

Perpres itu merupakan salah satu turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja yang ditujukan untuk menggairahkan dunia ekonomi dan bisnis, dengan menderegulasi puluhan UU yang dianggap menghambat. Antara lain UU mengenai Perumahan dan Permukiman dan UU mengenai Rumah Susun. Tidak disebutkan kapan BP3 itu akan dibentuk. Atau mungkin juga fungsi BP3 itu dilaksanakan lembaga atau BUMN yang sudah ada seperti Perum Perumnas.

Yang jelas menurut Bab II mengenai Pembentukan, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas (BP3), Bagian Kesatu tentang Pembentukan Pasal 3 (Ayat 1), berdasarkan Peraturan Presiden ini dibentuk BP3. (2) BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural untuk mendukung percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

(3) Pembentukan BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mempercepat penyediaan rumah umum; b. Menjamin bahwa rumah umum itu hanya dimiliki dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah; c. Menjamin tercapainya asas manfaat rumah umum; dan d. Melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah umum dan rumah khusus. (4) Dalam operasionalnya, BP3 dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BLU.

Pada Bagian Ketiga tentang Fungsi dan Tugas Pasal 5 (Ayat 1) dikatakan, BP3 mempunyai fungsi mempercepat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Ayat (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP3 bertugas:

  1. Melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan;
  2. Melaksanakan pengelolaan dana konversi dan pembangunan rumah sederhana serta rumah susun umum;
  3. Melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian;
  4. Melaksanakan penyediaan tanah bagi perumahan;
  5. Melaksanakan pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan;
  6. Melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah;
  7. Menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
  8. Melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang Rumah Susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.

Pada Bab III tentang Organisasi, Bagian Kesatu mengenai Umum Pasal 6 dinyatakan, Susunan organisasi BP3 terdiri atas:

  1. Unsur pembina yang selanjutnya disebut Dewan Pembina;
  2. Unsur pelaksana yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana; dan
  3. Unsur pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas.

Dewan Pembina berjumlah 4 (empat) orang. Yaitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai ketua merangkap anggota, serta Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri sebagai anggota.

Badan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pembina. Badan Pelaksana dipimpin oleh seorang kepala dibantu paling banyak empat direktur.

Sedangkan  Dewan Pengawas berjumlah lima orang. Yaitu, dari unsur kementerian teknis, akademisi, asosiasi profesi, pengembang perumahan, dan masyarakat. Ketua dan anggota Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana diangkat daan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi BP3, dibentuk Sekretariat BP3, yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pembina melalui Sekretaris Dewan Pembina, dan secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana. Sekretariat BP3 dipimpin oleh kepala sekretariat.

Kewajiban hunian berimbang

Perpres Nomor 9/2021 ini juga menegaskan kembali kewajiban pelaku pembangunan (developer) melaksanakan pembangunan perumahan menurut konsep hunian berimbang, seperti diamanatkan oleh UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

Yang dimaksud konsep hunian berimbang adalah, setiap pembangunan satu rumah menengah atas, harus diikuti dengan pembangunan dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana bersubsidi.

Hanya, kewajiban membangun rumah sederhana itu tidak lagi harus oleh developer dan di kawasan perumahan yang sama, tapi bisa dikonversi berupa dana berdasarkan rumus perhitungan konversi.

Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 14 menyebutkan, Dana Konversi adalah dana yang berupa dana kelola atau dana hibah yang diperoleh dari pelaku pembangunan sebagai alternatif kewajiban pembangunan rumah sederhana bersubsidi dalam pembangunan perumahan dengan Hunian Berimbang yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan konversi. Dana konversi itu kelak disetor ke BP3.

Pasal 53 menyatakan, pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BP3 bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Dana Konversi Hunian Berimbang; c. Hasil pengelolaan aset dan pelaksanaan kerja sama pengelolaan; dan d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 (1), Dana Konversi Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b disetor oleh badan hukum dan/atau perseorangan yang memiliki kewajiban Dana Konversi Hunian Berimbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dana Konversi Hunian Berimbang digunakan oleh BP3 untuk penyediaan tanah, pembangunan rumah sederhana dan rumah susun umum, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, pengelolaan perumahan, dan investasi. (3) Rencana pemanfaatan Dana Konversi Hunian Berimbang dimuat dalam dokumen program dan penganggaran.