HousingEstate, Jakarta - Bank BNI sebagai salah satu bank penyalur KPR bersubsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) melakukan akad kredit secara masal dan serentak dengan kegiatan yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, hari Selasa (30/3). Peserta akad kredit masal mencapai 4.675 debitur yang tersebar di 17 wilayah dan 56 kota.

“Bank BNI telah menyalurkan KPR FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak tahun 2011 hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp3,75 triliun untuk 38.293 unit rumah. Untuk tahun 2021 ini kami mendapatkan kuota FLPP sebanyak 17.500 unit dengan nilai Rp2,5 triliun dan KPR FLPP ini telah menjadi engine kredit konsumer Bank BNI yang menempatkan kami sebagai posisi kedua sebagai bank penyalur KPR FLPP,” ujar Ronny Venir, Direktur Layanan dan Jaringann Bank BNI dalam siaran pers yang diterbitkan Rabu (31/3).

Acara penandatanganan KPR FLPP masal ini juga turut dihadiri oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D. Heripoerwanto, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. Dan Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Endang Kawidjaja.

Adapun berbagai kota yang ikut menandatangani akad kredit masal ini mulai dari Medan, Tanjung Balai Asahan, Tebing Tinggi, Padang, Rengat, Tanjung Balai Karimun, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Karang, Lubuk Linggau, Pangkal Pinang, Purwakarta, Cianjur, Garut, Sukabumi, Tasikmalaya, Sumedang, Majalaya, Semarang, Pekalongan, Tuban, Pamekasan, Gresik, Makassar, Sampit, Palangkaraya, Pangkalan Bun, Muara Teweh, Jabodetabek, Serang, Boyolali, Solo, Purbalingga, Wonosobo, Wonogiri, Probolinggo, Banyuwangi, Kediri, Manado, Tomohon, Gorontalo, Palu Sorong, hingga Jayapura.

Sebagai kabupaten terkecil kedua di Jawa Barat, menurut Anne, pemerintah daerah terus memberikan dukungan berupa kemudahan regulasi dengan menyediakan Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan proses perizinan. Untuk sektor perumahan telah diatur lima hal yaitu lebar akses jalan, pengelolaan sampah, fasilitas kesehatan warga, sanitasi, dan fasilitas keagamaan.

“Kami berharap pemerintah pusat terus memperkuat regulasi yang dapat mewajibkan para pengembang untuk melengkapi fasilitas umum dann fasilitas sosial di pengembangan proyeknya sehingga bisa menjamin kenyamanan masyarakat,” katanya.

Sementara Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Eko Haripoerwanto mengatakan, saat ini sektor properti menjadi rigid sektor karena meliputi konstruksi dan real estat yang dapat menimbulkan multiplier effect atas pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan berbagai usaha mikro dan menengah khususnya di sektor bahan bangunan hingga tenaga kerja.

“KPR FLPP ini menjadi soko guru tumbuhnya perekonomian di Indonesia dan kami selalu mengapresiasi para stakeholder perumahan yang saat ini terus bahu membahu menjaga sektor perumahan ini tetap berjalan. Dana FLPP yang telah disalurkan PPDPP hingga 30 Maret ini mencapai Rp2,29 triliun untuk 21.030 unit rumah atau 13,5 persen dari target 2021,” kata Arief Sabaruddin.