HousingEstate, Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia sudah mengeluarkan aneka insentif di bidang properti untuk mendorong bisnis ini agar bergairah kembali. Mulai dari pembebasan PPN, kebijakan uang muka nol persen untuk semua tipe properti, penurunan drastis bunga acuan, sampai penurunan bunga kredit termasuk kredit konsumsi untuk peembelian properti (KPR). Saat ini bunga KPR sudah berada di level 10 persen atau kurang.

Namun, sayangnya semua kemudahan untuk membeli properti itu belum diketahui kebanyakan konsumen. Karena itu pengaruh berbagai relaksasi itu terhadap pemasaran produk properti masih sedikit. Padahal, dengan banyaknya insentif yang diberikan pemerintah, saat ini merupakan momen yang tepat bagi konsumen merealisasikan pembelian rumah. Mumpung aneka insentif itu masih berlaku.

Selain karena kurangnya sosialisasi, bukan hanya dari pemerintah tapi juga kalangan developer, membuat informasi mengenai berbagai insentif itu tidak sampai kepada masyarakat. Beberapa milenial yang mendatangi housingestate karena berniat membeli rumah di Bekasi dan Tangerang, mengaku tidak mengetahui aneka insentif tersebut. “Developernya nggak ngasih tahu, tuh,” kata salah satu di antaranya yang berniat membeli rumah kecil seharga Rp300 jutaan di Parung Panjang, Bogor (Jawa Barat), di perbatasan dengan Tangerang Selatan (Banten).

Masuk akal developer, dan juga bank, tidak memberi tahu karena berbagai alasan. Pihak bank misalnya, tetap menuntut calon konsumen menyediakan uang muka, walaupun katakanlah hanya lima persen. “Kalau tidak, nanti cicilan KPR-nya terlalu tinggi. Selain itu kalau debitur membayar uang muka, rasa memilikinya juga lebih tinggi sehingga lebih terdorong membayar cicilan dengan disiplin,” kata seorang account officer Bank BTN cabang Harmoni, Jakarta Pusat, kepada housingestate.id, awal Maret lalu.

Sementara developer tidak memberi tahu berbagai insentif itu, karena umumnya memasarkan rumah inden, bukan rumah jadi. Padahal, insentif seperti pembebasan PPN hanya berlaku untuk rumah jadi. Selain itu developer juga butuh likuiditas awal untuk memulai pengembangan proyek. Karena itu mereka tetap mensyaratkan konsumen membayar uang muka. Milenial yang hendak membeli rumah di Parung Panjang itu, mengaku dimintai depe 10 persen dicicil 12 bulan.

Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) menyatakan, dari survei IPW per akhir Maret 2021 terungkap, sebanyak 91 persen masyarakat belum mengetahui adanya pembebasan PPN untuk pembelian rumah seharga hingga Rp5 miliar/unit, yang berlaku sampai 31 Agustus 2021.

Begitu pula kebijakan depe nol persen, lebih dari 75 persen konsumen belum mengetahuinya. Sedangkan tentang penurunan bunga KPR, lebih dari 53 persen merasa bunga KPR saat ini belum berubah, masih di kisaran 12 persen per tahun. “Yang merasa bunga KPR sudah lebih rendah hanya 23 persen,” katanya. Hal ini dibenarkan milenial yang menemui housingestate.id itu. “Kata developernya nanti bunga KPR efektf floating-nya sekitar 12 persen. Sedangkan bunga KPR promonya 8,7 persen fixed setahun,” ungkapnya.

Jangan heran sekitar 52 persen pengembang mengaku, berbagai insentif di bidang properti itu belum memberikan pengaruh terhadap penjualan mereka. Sebaliknya developer yang memiliki unit ready stock, bisa tancap gas melakukan cuci gudang memanfaatkan insentif pembebasan PPN tersebut. “Mungkin kebijakan ini perlu dimodifikasi, berlaku juga untuk rumah inden yang pembangunannya sudah mencapai progress tertentu, dan kebijakannya diperpanjang hingga akhir tahun ini,” kata Ali.