HousingEstate, Jakarta - Berbagai masalah masih kerap dialami konsumen saat membeli properti. Mulai dari produk yang tidak sesuai spesifikasi, jadwal pembangunan hingga serah terima molor, legalitas yang belum rapi, proyek batal dibangun atau bahkan pengembangnya menghilang entah ke mana.

Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), kasus-kasus yang terjadi seputar permasalahan perumahan terus meningkat sejak empat tahun terakhir. Tahun 2017 jumlah yang diadukan ke BPKN baru 99 kasus. Tahun berikutnya naik hampir enam kali lipat menjadi 580 kasus. Kemudian 2019 naik lebih dari dua kali lipat menjadi 1.371 kasus.  Berbagai permasalahan maupun pengaduan yang masuk mulai saat tahap perencanaan proyek, land clearing, pelepasan hak, sertifikasi, progres pembangunan, penjualan, hingga proses serah terima.

Karena itu menurut Hadiana, Ketua Bidang Perumahan Syariah DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memastikan produk properti yang kita beli aman, bukan malah menyusahkan di kemudian hari.

“ Tips beli properti yang pertama cek lahannya, sertifikatnya sudah atas nama PT atau belum. Sebagai konsumen jangan sungkan-sungkan banyak bertanya terkait legalitas proyek. Tidak peduli developer besar atau kecil. Karena yang kita beli itu produk, maka tenaga marketing harus bisa menjelaskan mengenai status maupun legalitas proyeknya,” ujarnya saat bicara di acara diskusi yang diselenggarakan BPKN bertemakan Cara Aman Beli Rumah/Apartemen pekan lalu.

Menurutnya, konsumen berhak bertanya hal-hal yang rinci. Misalnya, sudah sejauh mana pengurusan sertifikat dan developer yang baik harus bisa menjelaskan tentang hal itu. Konsumen juga berhak menanyakan proses perizinan, dan melihat langsung proses pembangunan di lapangan proyek yang dipasarkan.

Lebih jauh, Direktur Utama PT Kreasi Prima Land yang kini sedang memasarkan perumahan Pesona Prima Cikahuripan 6 di Klapanunggal, Bogor, itu juga menyarankan kepada konsumen agar jangan mudah percaya dengan tagline syariah maupun berbagai dogma agama. “Yang kita lakukan ini proses jual-beli, jadi yang penting produknya harus jelas,” imbuhnya.

Konsumen juga disarankan tidak langsung percaya  kendati proyek yang ditawarkan datang dari developer besar, atau ada tokoh besar yang mengiklankannya. “Yang utama konsumen harus melihat produknya, karena produk itu yang akan kita beli,” katanya.

Sebaliknya bila penawaran datang dari pengembang kecil, meskipun kantornya  sederhana tapi bisa menunjukkan legalitas tanah, perizinan proyeknya, dan melihat langsung progress pembangunannya di lapangan, maka produk yang ditawarkan oleh pengembang seperti ini justru lebih aman dan terjamin.

“Tentu kita tidak bisa pukul rata semuanya sama, seperti di jalanan raya ada yang celaka tapi lebih banyak yang selamat. Kalau kita kebetulan pernah mengalami  celaka beli properti, tentu sangat tepat bertanya kepada yang ‘selamat’. Selain itu konsumen juga harus introspeksi kenapa bisa celaka beli properti, berarti saat beli ada prosesnya yang salah,” katanya.