HousingEstate, Jakarta - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan evaluasi untuk kinerja bank penyalur KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Saat ini ada 40 bank yang telah bekerja sama dengan PPDPP untuk menyalurkan FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dari hasil evaluasi triwulan kedua tahun 2021 ada 19 bank yang terdiri dari empat bank nasional dan 15 bank pembangunan daerah (BPD) dengan kinerja baik, berhasil menyalurkan KPR FLPP di atas 50 persen dari kuota yang diberikan. Hingga 17 Juni 2021 PPDPP telah menyalurkan anggaran Rp8,77 triliun untuk membiayai 80.627 unit rumah. Dana sebesar itu setara dengan 51,19 persen kuota FLPP 19 bank tahun ini. Atas prestasi itu PPDPP akan memberikan tambahan kuota kepada 19 bank itu.

“Raport bank pelaksana secara umum makin baik dan semua berjalan sesuai dengan koridor yang memang perlu terus dilakukan untuk  percepatan program pembiayaan KPR FLPP ini. Dengan penyaluran yang semakin baik dan telah melewati 50 persen dari target tahun ini, dana FLPP akan habis bulan Oktober,” ujar Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP dalam siaran pers yang diterbitkan, Selasa (22/6).

Terkait evaluasi bank pelaksana, Arief menyebut bank pelaksana harus bisa menyesuaikan kinerjanya dengan anggaran yang terserap. Artinya, bila hingga periode ini penyalurannya tidak mencapai 50 persen maka berpotensi kuota dana FLPP-nya dikurangi dan akan diberikan kepada bank penyalur yang kinerjanya lebih baik.

Ada 21 bank (terdiri empat bank nasional dan 17 BPD) yang kinerjanya masih di bawah 50 persen. Sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian kerja sama (PKS) yang telah ditandatangani, jika pada triwulan kedua tahun 2021 penyalurannya tidak mencapai 50 persen maka PPDPP akan mengurangi kuota FLPP sebesar 25 persen dari sisa target PKS.

Kuota yang diambil dari 21 bank tersebut selanjutnya akan ditambahkan ke bank-bank yang penyalurannya telah mencapai 80 persen dari target PKS yang akan diperhitungkan pada evaluasi triwulan ketiga nanti. Evaluasi ini juga bukan hanya berdasarkan penyaluran tapi juga memerhitungkan bobot kinerja maupun penilaian yang lain.

Beberapa indikator penilaian meliputi aspek lama waktu tunggu, kepatuhan penyampaian berkas asli, sosialisasi dan edukasi, ketepatan sasaran penyaluran dana FLPP, tindak lanjut peringatan, penyiapan stiker FLPP, penyediaan seluruh data penyaluran dana FLPP, perubahan data debitur, penyampaian data debitur aktif, penyerahan rekening koran tepat waktu, rekonsiliasi dan pelunasan yang dipercepat.

“Berdasarkan evaluasi triwulan kedua ini, 19 bank berpeluang mendapatkan penambahan kuota FLPP dan 21 bank akan dikurangi kuotanya. Tiga bank terbaik berdasarkan indikasi penilaian yaitu BPD Sumselbar, BPD NTB Syariah dan BPD Sulselbar Syariah. Sementara lima bank terbaik dari sisi indikator layanan diraih BRI Agroniaga, Bank BRI, Bank BTN, BPD Aceh Syariah, dan BPD Kalsel Syariah,” jelas Arief.