HousingEstate, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta pemerintah cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunda penerapan aplikasi SiPetruk. Hal itu tertuang dalam surat yang dilayangkan DPD tertanggal 29 Juni 2021 kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, sebagai tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat Kementerian PUPR dengan Komite IV dan pimpinan Komite II DPD RI tanggal 22 Juni 2021.

Sistem Informasi Pemantauan Struktur atau SiPetruk, adalah aplikasi online yang diluncurkan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, lembaga pengelola dan penyalur dana subsidi KPR bersubsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), awal 2021 untuk memastikan rumah subsidi yang dibangun developer telah mengikuti kaidah dan persyaratan yang ditentukan pemerintah. SiPetruk menjamin masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), target rumah bersubsidi, mendapatkan rumah yang berkualitas.

Akhir tahun 2019 PPDPP telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep), untuk memudahkan MBR mendaftar dan memilih rumah bersubsidi secara online di perumahan yang ada dalam listing SiKasep di website PPDPP. SiKasep kemudian dilengkapi aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang menampilkan listing proyek perumahan subsidi berupa peta rumah yang tersedia, yang sedang dibangun hingga yang telah terjual dan dihuni.

“Rencana PPDPP menerapkan aplikasi SiPetruk itu tanggal 1 Juli 2021 sebaiknya ditunda,” tulis surat DPD RI itu, yang salinannya diperoleh housingestate.id awal pekan ini. Pertimbangan DPD meminta penundaan itu adalah:

  1. Proses sosialisasi SiPetruk terlalu singkat, masih banyak daerah yang belum tersosialisasi dengan baik.
  2. Banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur (internet) untuk mendukung SiPetruk. Dalam penerapan SiPetruk, tenaga pengawas harus meng-upload setidaknya 32 foto untuk setiap rumah yang dikontrol konstruksinya sejak awal dibangun sampai selesai.
  3. SiPetruk tidak mendukung kearifan lokal dalam ilmu konstruksi. Menyamaratakan kaidah ilmu konstruksi secara umum, akan menyebabkan banyak implikasi di lapangan terutama di daerah karena keadaan alam yang berbeda.
  4. Pelatihan dan bimbingan teknis calon tenaga pengawas SiPetruk belum selesai dilaksanakan, sehingga ada shortfall yang jauh antara kebutuhan jumlah tenaga pengawas SiPetruk dan jumlah proyek perumahan subsidi.
  5. Beberapa daerah memiliki masalah terkait ketersediaan SDM untuk calon tenaga pengawas SiPetruk
  6. SiPetruk juga mencakup ketersediaan infrastruktur pendukung seperti ketersediaan air bersih dan jaringan listrik. Khusus untuk penyambungan listrik, harus ada kebersamaan cita-cita dalam mensukseskan program satu juta rumah. Tapi karena keterbatasan anggaran, PLN menerapkan pola bisnis biasa, sehingga developer dan konsumen sering menunggu dulu kecukupan rasio dalam penyambungan jaringan listrik.
  7. SiPetruk juga masih memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran dan penyelesaian berbagai permasalahan yang menjadi kendala untuk dapat diterapkan dalam waktu cepat.

“Berkaitan dengan rekomendasi penundaan penerapan SiPetruk itu, DPD RI menyarankan:

  1. Perlunya diadakan pilot project perumahan yang diawasi melalui SiPetruk di beberapa daerah dengan karakteristik yang berbeda-beda.
  2. Tersedianya Buku Saku SiPetruk sebagai pedoman tenaga pengawas dalam melakukan pengawasan di lapangan.
  3. Perlunya perhitungan rasio tenaga pengawas SiPetruk di setiap daerah berdasarkan jumlah proyek yang dikerjakan di daerah tersebut, agar tidak mengganggu proses pembangunan perumahannya.
  4. Memperkuat sinergi terutama dengan penyedia infrastruktur lain yang disyaratkan di dalam aplikasi, yaitu perusahaan penyediaan air minum dan PLN.
  5. Pilot project harus memiliki masa uji coba dimana pada masa uji coba itu, proses realisasi KPR Subsidi tetap dilaksanakan dengan pedoman pada kesesuaian dengan 1MB oleh tenaga ahli bersertifikat seperti yang telah berjalan selama ini.
  6. Dilakukan penyesuaian terhadap harga jual rumah subsidi pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan penerapan SiPetruk karena adanya pengetatan spesifikasi teknis pembangunan.
  7. Untuk mengadopsi kearifan lokal sebaiknya SiPetruk dapat menjadikan 1MB yang telah disetujui pemda sebagai dasar acuan struktur.

Bila dipaksakan, penerapan SiPetruk akan menghambat realisasi KPR subsidi yang membuat stimulus sektor perumahan subsidi melalui dana PEN terhadap pemulihan ekonomi tidak efektif. Sekarang saja (rencana penerapan SiPetruk itu) membuat banyak pengembang wait and see dan menghentikan sementara pembangunan rumah subsidinya,” tulis surat yang diteken Sekjen DPD RI Rahman Hadi itu.