HousingEstate, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyosialisasikan peraturan turunan UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) bidang perumahan. UU Cipta Kerja Bidang Perumahan ini diharapkan bisa terus mendorong pembangunan perumahan di Indonesia khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan percepatan program sejuta rumah.

Menurut Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja telah memerintahkan kepada kementerian maupun lembaga untuk menyosialisasikan UU Cipta Kerja beserta turunannya khususnya di bidang perumahan.

“Peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja Bidang Perumahan ini perlu terus disosialisasikan guna mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta memberikan informasi dan pemahaman kepada asosiasi bidang perumahan agar terus meningkatkan penyelenggaraan perumahan yang bisa memenuhi standar dan akhirnya mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers yang diterbitkan Sabtu (20/11).

Terkait aturan turunan di bidang perumahan dari UU Cipta Kerja, setiap kepala instansi, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan lainnya harus terus meningkatkan pemahaman untuk mendorong program perumahan. Pemerintah daerah juga perlu segera menyiapkan kelembagaan khususnya terkait perizinan di daerah.

Hal lainnya lagi percepatan koordinasi pelaksanaan surat bukti kepemilikan bangunan gedung (SIMBG) sebagai pengganti perizinan bangunan (IMB) serta penyesuaian ketentuan mengenai retribusi yang dapat ditarik daerah dalam perizinan dengan dasar hukum peraturan daerah.

Berbagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja ini merupakan dasar hukum atau pedoman bagi stakeholder perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan perumahan. Harapannya dengan sosialisasi ini seluruh mitra kerja di bidang perumahan bisa mengetahui apa saja hal penting yang diatur di dalam UU Cipta Kerja.

Sementara itu PP No. 13 Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebagai salah satu peraturan turunan UU Cipta Kerja mengatur terkait rumah susun. Ada juga Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2021 tentang bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.

Kemudian Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2021 tentang perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun, PP No. 21 Tahun 2021 tentang perubahan PP No. 14 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dan Peraturan Mentri No. 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah susun dan satuan rumah susun umum.

“Harapannya dengan terus mendorong sosialisasi mengenai peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja bisa terus mendorong capaian program sejuta rumah di Indonesia. Ada banyak aturan maupun regulasi yang dipangkas dan disederhanakan sehingga proses bisnis perumahan juga bisa terus didorong dan meningkatkatkan perekonomian nasional,” pungkas Dadang.