HousingEstate, Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara daring dengan 38 bank untuk menyalurkan KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun 2022.

Menurut Komisioner BP Tapera Adi Setianto, tahun ini anggaran KPR FLPP mencapai Rp23 triliun untuk membiayai 200 ribu unit rumah. Rinciannya, Rp19,1 triliun dari dana daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) 2022 dan Rp3,9 triliun dari pengembalian pokok cicilan debitur.

“Penandatanganan kerja sama dengan 38 bank ini diharapkan bisa terus meningkatkan penyerapan dan jangkauan bagi calon debitur dan KPR FLPP ini bisa semaksimal mungkin digunakan untuk melayani kebutuhan hunian bagi MBR,” ujarnya saat acara penandatanganan secara online, Kamis (6/1).

Perjanjian dengan 38 bank penyalur ini juga menjadi pedoman dan landasan antara BP Tapera dan bank penyalur terkait operasional penyaluran dana FLPP. Adi berharap seluruh proses penyaluran bisa dilakukan secara efisien, akuntabel, transparan, dan tepat sasaran sehingga bisa memberi manfaat yang besar bagi MBR.

Adapun ke-38 bank penyalur terdiri dari tujuh bank nasional dan 31 bank pembangunan daerah (BPD). Bank nasional terdiri dari Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BSI, Bank Artha Graha, dan Bank Mega Syariah. BPD terdiri dari BJB Syariah, BPD Sulsel, BPD Sulsel Syariah, BPD Kalbar, BPD Kalbar Syariah, BPD Sulteng, BPD Kalteng, BPD Kalsel Syariah, BPD Kaltim, BPD NTB, BPD Papua, BPD Kalsel, Bank DKI, BPD Sulut dan Gorontalo, BPD Jateng Syariah, Bank NTT, Bank Nagari, BPD Jatim Syariah, BPD Jatim, BPD Riau Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Sumsel Babel Syariah, BPD Sumut, BPD Jateng, BPD Yogyakarta, BPD Jabar dan Banten.

Setiap bank penyalur juga harus menandatangani komitmen untuk memaparkan kewajiban menyampaikan secara rinci rencana realisasi bulanan untuk menjadi bahan evaluasi periodik bagi BP Tapera. Bukan hanya itu, bank penyalur juga harus memerhatikan dan memastikan kualitas rumah yang dibiayai seperti ketentuan teknis, kelayakan, kecukupan minimum luas bangunan, dan sebagainya.

Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, penyaluran dana FLPP melalui BP Tapera ini juga bisa disinergikan dengan program utama Tapera sehingga bisa lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar lagi bagi perekonomian nasional.

“Ke depan seluruh skema eksisting terkait pembiayaan yang disalurkan BP Tapera harus bisa memenuhi pengurangan backlog hunian. Penyaluran KPR FLPP ini juga harus bisa membuka peluang aksesibilitas bagi MBR khususnya kalangan pekerja informal atau non fixed income,” pungkasnya.