HousingEstate, Jakarta - Dua tahun cenderung vakum karena pandemi Covid-19, berbagai aktivitas bisnis kembali bergeliat. Komisariat Real Estat Indonesia (REI) Bekasi untuk pertama kalinya menyelenggarakan pertemuan sekaligus Halal Bi Halal dan membahas outlook sektor properti tahun 2022.

Menurut Ketua Komisariat REI Bekasi Tuti Mugiastuti, acara ini juga untuk mengembalikan kehangatan yang tertunda karena pandemi sekaligus untuk berdiskusi mengenai berbagai hal khususnya yang terkait sektor properti di Bekasi. “Ada strategi-strategi yang bisa kita sharing di acara ini. Uniknya sektor properti kendati bisnis kita sama tapi lokasi berbeda-beda makanya banyak hal yang bisa kita bahas,” ujarnya.

Komisariat REI Bekasi berhasil mendatangkan 99 persen dari 74 anggota REI Bekasi. Kegiatan ini juga didukung oleh Bank BTN dan Bank BTN Syariah yang dihadiri seluruh kepala cabang Bank BTN di wilayah Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini juga diharapkan bisa terus mendorong dan meningkatkan antusiasme sektor properti di Bekasi.

Tuti juga menyebut berbagai kegiatan maupun program bisnis dan sosial yang dilakukan REI Bekasi. Kegiatan sosial seperti santunan bagi yang terkena musibah, bantuan untuk panti-panti, pembagian seribu mushaf Al Quran, dan sebagainya. Sebelum pandemic juga telah diberikan santunan senilai Rp100 juta kepada Yayasan Tahfidz Indonesia. Adapun program yang tertunda karena kendala pandemi yaitu program bedah rumah REI Bekasi.

“REI Bekasi juga akan menyelenggarakan Property Expo Bekasi setelah melihat kesuksesan penyelenggaraan pameran properti di Jakarta belum lama ini. Nantinya event pameran yang diselenggarakan khusus menampilkan proyek-proyek unggulan di Bekasi dengan target penyelenggaraan bulan Juli 2022,” imbuhnya.

Asmat Amin, Chairman Arrayan Group yang banyak bergelut dan mengembangkan proyek perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menyebut, saat ini masih ada backlog perumahan mencapai 12,7 juta ditambah kebutuhan rumah dari pasangan yang baru menikah mencapai 800 ribu setiap tahun.

“Suplai rumah sejauh ini yang bisa dipenuhi hanya 400-500 ribu unit per tahun dan itu untuk semua segmen, jadi masih sangat jauh. Harus ada terobosan dari pemerintah, perbankan, dan semua stakeholder properti karena sektor properti kalau seperti ini terus bisa meledak dalam 5-10 tahun menjadi masalah sosial,” katanya.

Sementara itu CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, sektor properti suka tidak suka akan terpengaruh dengan situasi politik yang puncaknya akan terjadi tahun 2024 mendatang. “Makanya sejak saat ini hingga tahun 2023 situasinya akan semakin panas dan energi bangsa akan tersedot ke urusan politik. Semester I-II tahun ini menjadi timing yang paling bagus bagi masyarakat untuk membeli produk properti,” katanya.