HousingEstate, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2023 akan menambah jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dari awalnya kuota anggaran untuk membiayai 200 ribu unit menjadi 220 ribu unit.

“Anggaran untuk KPR subsidi FLPP tahun 2023 sudah ditetapkan sebesar Rp23 triliun tapi akhirnya ditambah menjadi Rp25,18 triliun. Program ini juga tetap akan didampingi dengan program subsidi bantuan uang muka (SBUM) dengan jumlah sama 220 ribu unit sebesar Rp0,89 triliun dan subsidi selisih bunga (SSB) Rp3,46 triliun untuk 754.004 unit,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR Senin (5/9).

Untuk tahun 2023 itu juga Kementerian PUPR akan menyalurkan dana untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp4,64 triliun sehingga total target penyaluran bantuan subsidi perumahan tahun depa menjadi 274.924 unit. Untuk tahun ini, hingga 31 Agustus 2022 KPR subsidi FLPP telah tersalurkan mencapai 132.288 unit atau 66,14 persen dari target 200 ribu unit.

Untuk program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) telah terealisasi sebesar 5.042 unit atau 69,23 persen dari target 7.283 unit dan serapan anggaran Rp196,5 miliar (67,44 persen) dari Rp291,4 miliar. Rendahnya penyerapan skema BP2BT karena bank penyalur masih fokus pada skema KPR FLPP.

“Fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan ini untuk terus meningkatkan akses dan keterjangkauan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan. Selain itu, ini juga merupakan upaya untuk mengatasi kekurangan perumahan (backlog) di mana pada tahun 2021 masih sebesar 12,7 juta ditambah angka pertumbuhan penduduk yang menikah setiap tahunnya mencapai 640 ribu orang,” beber Herry.