Ikang Fawzi Wacanakan Propertynomics, Seperti Apa?

Berbagai kalangan baik praktisi, pengamat, konsultan, hingga pemerintah telah memaparkan potensi bisnis properti pada tahun 2024 khususnya dengan adanya pemilihan umum (pemilu) atau tahun politik. Secara umum, potensi sektor properti yang besar di Indonesia tidak akan terpengaruh dengan berbagai situasi baik ekonomi maupun politik.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Ikang Fawzi, momentum tahun politik untuk suksesi nasional justru bisa dijadikan kesempatan memperkuat industri bisnis properti. Sang rocker juga menawarkan konsep Propertynomics sebagai solusi dari persoalan perumahan.

“Kami di asosiasi REI sudah mengkaji hingga merumuskan pendekatan konsep Propertynomics khususnya untuk mendorong kinerja bisnis ini dari tiga sisi. Bisnis properti tidak terlepas dari empath al ini yaitu kelembagaan, kebijakan, dan anggaran,” ujarnya saat diskusi mengenai Prospek Pasar Properti Pasca Pemilu di Elevee Alam Sutera pekan ini.

Suami dari Marissa Haque itu memaparkan ketiga pilar yang hingga saat ini belum ideal sehingga belum bisa mendorong kinerja bisnis ini dengan lebih baik. Dari sisi kelembagaan misalnya, sektor ini berada di bawah banyak kementerian maupun instansi yang pada pelaksanaannya kerap tidak sinkron sehingga perlu adanya kementerian khusus untuk menangani perumahan dan permukiman.

Dengan adanya kementerian khusus diharapkan bisa menelurkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan aktivitas bisnis ini di lapangan. Makanya kebijakan harus bisa menjadi aturan yang suportif, integratif, dan bisa mendukung ekosistem penyediaan perumahan.

Sebagai sektor bisnis yang menjadi lokomotif perekonomian nasional, sektor ini juga harus didukung dengan anggaran yang memadai. Bisnis properti, jelas Ikang, telah memberikan kontribusi pada penciptaan nilai output perekonomian sebesar Rp4.740-Rp5.788 triliun sepanjang tahun 2018-2022.

Capaian sebesar itu membuat sektor ini berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar Rp2.349-Rp2.865 triliun per tahun atau 14,63-16,3 persen pada tahun 2018-2022. Sektor ini juga menyumbang pajak hingga Rp185 triliun atau 9,26 persen dari total penerimaan pajak pemerintah dan menciptakan PAD bagi pemda/pemkot sebesar Rp92 triliun per tahun atau 31,86 persen dari total penerimaan PAD daerah.

“Dengan potensi sebesar ini pemerintah malah mengurangi anggaran subsidi KPR FLPP tahun ini menjadi 166 ribu dari sebelumnya cukup untuk 220 ribu unit rumah. Tapi kita tetap optimistis sektor ini masih akan bisa tumbuh secara moderat 7-10 persen pada tahun ini salah satunya dengan menjalankan Propertynomics,” tandasnya.