Presiden Usul Stimulus Restrukturisasi Kredit Akibat Covid-19 Diperpanjang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan yang terdampak pandemi Covid-19 yang, diperpanjang hingga tahun 2025. Kebijakan stimulus restrukturisasi kredit itu digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul pandemi Covid 19 sejak awal 2020.
Usulan Presiden itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (24/6/2024), sebagaimana dikutip keterangan tertulis Biro Komunikasi Publik Kemenko Perekonomian pada hari yang sama.
“Tadi juga ada arahan Bapak Presiden, supaya restrukturisasi kredit akibat Covid-19 yang jatuh tempo Maret 2024, diusulkan ke OJK nanti melalui KSSK dan Gubernur BI, untuk dimundurkan sampai 2025. Tujuannya mengurangi perbankan mencadangkan kerugian akibat penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat),” kata Menko Airlangga.
Sebelumnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan yang terdampak pandemi Covid-19 yang dimulai tahun 2020 itu, resmi ditutup pada akhir Maret 2024.
KKSK adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan, OJK, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Saat penutupan itu outstanding kredit yang masih dalam proses restrukturisasi tinggal Rp228,2 triliun, dibanding Rp830 triliun pada Oktober 2020.
Selama empat tahun implementasinya, pemanfaatan stimulus restrukturisasi kredit itu mencapai Rp830,2 triliun per Oktober 2020, yang diberikan kepada 6,68 juta debitur, program restrukturisasi kredit terbesar dan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Sebanyak 75% dari total debitur penerima stimulus restrukturisasi itu adalah segmen UMKM, yang mencapai 4,96 juta debitur dengan total outstanding kredit Rp348,8 triliun.
Selain soal restrukturisasi kredit, usai rapat paripurna kabinet itu Airlangga juga menyampaikan tentang ekonomi global dan domestik.
Menurutnya, proyeksi perekonomian global saat ini masih di bawah tren jangka panjang dan memiliki downside risks (aneka risiko turunan). Antara lain tensi geopolitik yang maish panas, fragmentasi geoekonomi, pelemahan ekonomi Tiongkok, penguatan USD, suku bunga tinggi dan pengetatan fiskal di negara maju untu mengerem inflasi.
Meningkatnya ketidakpastian tersebut telah mendorong investor beralih ke aset safe haven seperti emas dan USD, yang membuat nilai tukar mata uang berbagai negara termasuk rupiah merosot.
Baca juga: Airlangga: Nggak Usah Panik, Defisit APBN Tetap di Bawah Tiga Persen
Kendati situasi global masih diliputi ketidakpastian, Airlangga menyatakan, ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik.
Terlihat dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor impor, surplus neraca perdagangan, cadangan devisa, dan PMI Manufaktur yang berada di level ekspansif selama 33 bulan berturut-turut.
Juga dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tetap tinggi, dan Indeks Penjualan Riil (IPR) yang tetap tumbuh, yang menunjukkan aktivitas industri dan konsumsi masih terjaga baik, serta dari daya saing Indonesia yang meningkat signifikan.
“Harga beberapa komoditas ekspor kita juga mengalami kenaikan, seperti CPO (7,26%), nikel (4,94%), dan tembaga (15,18%). Nilai USD yang menguat menjadi kesempatan meningkatkan daya saing barang ekspor kita yang berbahan baku rupiah itu. Kita harus menggenjot ekspornya,” pungkas Menko Airlangga.